Menag: Jangan Pilih Pemimpin Hanya Berdasarkan Penampakan Fisik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyatakan suara dari kalangan santri pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menjadi penentu arah laju bangsa Indonesia untuk lima tahun ke depan.

"Karena itu, gelaran Pilpres, 14 Februari 2024, harus dimanfaatkan oleh seluruh santri menyuarakan hak pilihnya. Santri harus terlibat di setiap episode sejarah negeri ini, termasuk memilih, itu pasti melibatkan santri," kata Yaqut di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (21/10/2023).

Terkait pilihan politik, Yaqut mengatakan hal itu merupakan ranah pribadi. Namun, para santri diimbau cerdas dalam menentukan pilihannya di pesta demokrasi Indonesia tahun 2024.

Dia juga meminta para santri terlebih dahulu mencari tahu latar belakang dan pengalaman calon pemimpin yang akan mereka pilih.

"Saya harus mengulang kembali, santri jangan sampai memilih pemimpin yang hanya didasarkan pada penampakan fisik saja. Harus benar-benar orang yang memang siap memimpin negara ini, karena tantangan ke depan ini luar biasa," ujar Yaqut yang dilansir dari Antara.

Untuk diketahui, KPU RI  membuka pendaftaran bakal capres dan cawapres untuk Pemilu 2024 pada tanggal 19-25 Oktober 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas enggan mencabut pernyataannya yang mengajak masyarakat untuk tak memilih pemimpin yang hanya ganteng dan bermulut manis serta menjadikan agama sebagai kepentingan politik.

Imbauan kepada publik itu dia sampaikan dalam sambutan saat menghadiri acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila, Solo, Jawa Tengah, Jumat (29/9/2023).

Pernyataan ini pun membuat publik berspekulasi dan menduga diarahkan kepada Anies Baswedan yang merupakan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan. Hal ini lah yang menyebabkan PKB meradang dan menegur Yaqut. Diketahui, Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, ketua umum PKB dalam pilpres 2024.

Mendapat warning dari partainya, Yaqut mengaku tidak ambil pusing. Dia menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya itu.

"Saya sangat hormat sama beliau, tapi untuk satu hal itu, ya untuk apa mencabut omongan saya yang menyarankan kepada publik agar melihat track record calon pemimpin agar jangan hanya terpesona dengan janji-janji, dengan mulut manis, mencabut itu saya enggak mau," tegas Yaqut di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023).

Diberitakan sebelumnya, DPP PKB akan mendisiplinkan Yaqut Cholil Qoumas. Rencana ini muncul setelah Yaqut dianggap mengeluarkan pernyataan yang membuat publik berspekulasi dan bingung.

"Kalau sebagai kader PKB kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisiplinan. Dan publik tentu akan memberikan penilaian. Menurut saya itu yang lebih penting. Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung," kata Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid.

Jazilul merujuk pada pernyataan Yaqut di Solo pada pekan lalu. Saat itu, Menag Yaqut mengatakan untuk hati-hati dalam memilih pemimpin. Yaqut Cholil Qoumas mencontohkan pilkada DKI 2017 dan pemilu 2014 ada calon yang menggunakan agama sebagai alat untuk meraih kekuasaan.

Menurut Jazilul penyataan Yaqut itu menggiring opini yang tidak perlu di masyarakat. Padahal, kata Jazilul, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri meminta agar tidak menggunakan politik pecah belah.

"Jangan bikin hoaks. Ini hoaks kok dari negara. Ini hoaks kok dari Menteri Agama, yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap kerukunan umat beragama," ucap Jazilul.