Istana: Presiden Jokowi Tak Berencana Reshuffle Kabinet dalam Waktu Dekat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah kabar yang beredar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet untuk 13 jabatan di kabinet.

Pratikno menyebut bahwa Jokowi belum berencana melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

"(Kabar itu) hoaks. Tidak ada rencana (reshuffle dalam waktu dekat)," kata Pratikno kepada wartawan, Rabu (22/11/2023).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana. Dia memastikan bahwa dokumen soal nama-nama pejabat negara yang akan direshuffle adalah hoaks.

"Saat ini beredar sebuah dokumen reshuffle ke-7 Kabinet Indonesia Maju yang telah diusulkan dan disetujui presiden. Dapat dipastikan dokumen tersebut HOAX, mengandung informasi yang tidak benar/bohong," ucapnya.

Dia menyampaikan bahwa pergantian jabatan menteri ataupun kepala lembaga di kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.

"Pengangkatan dan pemberhentian Menteri adalah hak prerogatif Presiden," ujarnya.

Ari meminta masyarakat untuk tak mudah percaya dengan informasi yang beredar luas di ruang publik. Terlebih, apabila informasi tersebut bukan berasal dari sumber yang kredibel.

"Mengingat banyaknya hoax dan kabar bohong yang beredar belakangan ini, kami menghimbau agar publik melakukan check and recheck dan tidak mudah percaya pada informasi dan berita-berita yang tidak berasal dari sumber yang resmi dan kredibel," tutur Koordinator Stafsus Presiden Jokowi ini.

Sebelumnya, beredar surat atau dokumen yang menunjukkan bahwa Jokowi telah menyetujui pergantian 13 jabatan di kabinet. Mulai dari, Hadi Tjahjanto disebut menggantikan Mahfud Md dari posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Sedangkan, posisi Hadi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang diisi Indrajaya Murod.

Kemudian, ada nama Budi Gunawan yang direshuffle dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Posisi Kepala BIN akan diisi oleh mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

Selanjutnya, berdasarkan surat hoaks yang beredar, Jokowi disebut mengganti jabatan-jabatan yang diisi oleh kader PDI Perjuangan (PDIP). Jabatan itu akan diisi kader partai dari koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Misalnya, posisi Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial diganti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhohoyono. Lalu, posisi Menteri Hukum dan Keamanan yang dijabat Yasonna Laoly akan diisi Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

Selanjutnya, jabatan Sekretaris Kabinet yang sejak periode pertama pemerintahan Jokowi dijabat Pramono Anung disebut akan digantikan oleh Wakil Ketua DPP PAN Yandri Susanto.

Sementara itu, jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Reformasi, Birokrasi yang kini dijabat Azwar Anas diisukan akan diisi oleh Ibnu Susilo.

Surat itu ditandatangani oleh Mensesneg Pratikno. Namun, Pratikno menegaskan bahwa surat tersebut palsu dan tidak benar.

"Ini menunjukkan banyaknya hoax yang harus diwaspadai," ucap Pratikno.