Resmi Jabat Panglima TNI, Agus Subiyanto Soroti 3 Isu Utama Ini

Liputan6.com, Jakarta - Jenderal Agus Subiyanto mengangkat tiga isu utama setelah resmi menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Adapun, ketiga isu yang diangkat Agus Subiyanto yakni persoalan Organisasi Papua Merdeka (OPM), bencana alam dan Pemilu 2024.

"Jadi memang Perkembangan Lingkungan Strategis (Banglingstra) yang sekarang kita hadapi di Indonesia ada 3 yang pertama masalah OPM, kedua bencana alam, ketiga kita menghadapi Pemilu 2024," kata Agus setalah sertijab Panglima TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu (22/11/2023) siang.

Dalam menghadapi masalah Papua, kata Agus, TNI akan menggunakan dua pedekatan yaitu smart power dan soft power.

"Kita akan kedepankan operasi teritotial. kemudian hard power-nya, karena mereka masih kombatan jadi tetap akan kita lawan dengan senjata. Tentunya pasukan kita yang terlatih tadi yang saya sampaikan di awal well-trained," ujar Agus.

Sementara itu, dalam mengatasi masalah bencana, Agus mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan metode dengan memodifikasi quick response.

"Kalau personel Insyaallah kita selalu terdepan. Hanya perlengkapannya yang harus kita tingkatkan misal kita akan siapkan nanti per wilayah itu dapur lapangan. Ada dapur lapangan, ada water treatment. Kemudian kita buat juga perahu-perahu dari fiber," ujar dia.

"Sehingga kalau banjir perahu-perahu fiber bisa masuk ke gang-gang itu nyenggol-nyengol pagar rumah tidak bocor. Jadi kita akan memodifikasi sehingga tujuannya dalam rangka membantu masyarakat bisa terwujud dengan baik," sambung Jenderal Agus Subiyanto.

Terakhir soal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Agus kembali memastikan bahwa TNI bersikap netral dalam mengawal setiap tahapan pesta demokrasi. Agus kemudian menyinggung Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017.

"Di situ pada Pasal 39 kita tidak boleh berpolitik praktis, kemudian Undang-Undang Pemilu No 7 tahun 2017 apabila TNI aktif melakukan politik praktis akan ada tindakannya pidana dan teguran dari komandannya. Jadi kalau penjara 1 tahun kalau dengan dana itu Rp 12 juta sesuai undang-undang tersebut," ujar dia.

Dalam hal ini, Agus mengatakan, bahwa pihaknya bakal membuat posko pengaduan di tiap wilayah dengan tujuan untuk memonitor anggota TNI yang bertugas mengamankan Pemilu 2024.

"Jadi nanti di tiap-tiap wilayah ada posko, kalau ada TNI yang tidak netral silakan diadukan ke posko tersebut. Di situ ada nomor teleponnya dan sebagainya," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah resmi melantik Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI di Istana Negara Jakarta hari ini, Rabu (22/11/2023). Agus menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan pensiun pada 26 November 2023.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, pelantikan dimulai pada pukul 08.30 WIB. Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 102/TNI Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI.

"Memberhentikan dengan hormat Laksamana TNI Yudo Margono dari jabatannya sebagai Panglima TNI disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut," bunyi keppres tersebut dibacakan Sekretaris Militer Presiden.

"Mengangkat Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI," demikian lanjutan bunyi keppres.

Jokowi kemudian menyerahkan tongkat Panglima TNI kepada Agus. Selanjutnya, Jokowi membimbing Agus Subiyanto membacakan sumpah dan jabatan sebagai Panglima TNI.  

Jenderal Agus Subiyanto mengatakan dirinya telah menghadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi, usai terpilih menjadi Panglima TNI. Agus mengaku Jokowi memberikan sejumlah arahan kepadanya.

"Ya ada (arahan) waktu itu saya menghadap beliau, arahannya ya itu," kata Agus usai resmi dilantik sebagai Panglima TNI di Istana Negara Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Dia menuturkan diminta Jokowi untuk berkolaborasi dengan Polri dan seluruh elemen masyarakat terkait penanganan Papua. Selain itu, Agus diminta untuk berkolaborasi dengan kementerian/lembaga tentang penanganan bencana alam.

"Melaksanakan tugas pokok, berkolaborasi dengan Polri dan seluruh elemen masyarakat tentang penanganan Papua, tentang bencana alam yang sering terjadi jadi kita kolaborasi dengan kementerian terkait," jelasnya.

"Itu yang disampaikan Bapak Presiden. Kita menggandeng semua," sambung Agus.

Di sisi lain, Agus mengungkapkan sejumlah upaya yang akan dilakukan untuk menjaga netralitas TNI di Pemilu 2024. Salah satunya, mendirikan posko-posko pengaduan netralitas TNI di setiap daerah.