AHY Yakin Bisa Selesaikan Masalah Pertanahan di Sisa 8 Bulan Pemerintahan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) optimistis bisa menyelesaikan sejumlah masalah pertanahan di sisa delapan bulan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Salah satunya, soal penyaluran sertifikasi tanah digital.

"Ada beberapa prioritas, tapi tentunya saya ingin meyakinkan 8 bulan ini bisa dituntaskan dengan segala upaya, di antaranya secara masif sertifikasi elektronik," kata AHY usai dilantik Jokowi menjadi Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Menurut dia, sertipikat tanah elektronik bisa menjadi solusi berbagai persoalan pertanahan, termasuk tumpang tindih dan permainan dari mafia-mafia tanah. AHY menyebut penyaluran sertipikat tanah ini juga bisa memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

"Kalau apa yang dilakukan Pak Hadi selama ini, ATR dan BPN bisa menghadirkan kepastian hukum, khususnya untuk tata ruang, lokasi, dan tanah yang akan digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur strategis nasional maupun lokal, maka investasi akan bergerak," jelasnya.

AHY menyadari bukan hal yang mudah menyelesaikan masalah pertanahan di sisa 8 bulan masa jabatan Jokowi. Terlebih, Jokowi juga memberikan tiga target untuk AHY usai dilantik menjadi Menteri ATR/BPN.

"Ada target yang disampaikan beliau mengejar hingga tuntas 120 juta bidang PTSL yang mudah-mudahan bisa kita kelola. Dan tentunya kita meyakinkan agar isu lingkungan hidup bisa menjadi priorita utama," tutur Agus Harimurti Yudhoyono.

Ketua Umum Partai Demokrat itu akan segera melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait untuk menyelesaikannya. AHY juga meminta masukan dari mantan Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, para ahli dan akademisi.

"Tadi malam saya sudah matur Pak Hadi walaupun nanti sebagai Menko Polhukam berkenan enggak tetap saya ganggu untuk saya minta pandangan-pandangan dan masukan-masukannya karena ini kerja yang besar dan membutuhkan berbagai masukan, termasuk dari para ahli dan para akademisi," pungkas dia.

Di sisi lain, AHY menceritakan proses dirinya ditunjuk menjadi Menteri ATR/BPN. Dia mengaku dihubungi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, pada Senin 19 Februari 2024 malam.

Dalam kesempatan itu, Pratikno menyampaikan bahwa AHY diundang ke Istana Merdeka untuk bertemu Presiden Jokowi pada Selasa, 20 Februari 2024 malam. Saat itulah, Jokowi meminta AHY menjadi Menteri ATR/BPN.

"Saya diterima oleh Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka kemarin Selasa jam 8. Saya tidak tahu agendanya apa ketika itu, tetapi saya datang tentunya. Dan di situlah beliau meminta saya untuk bergabung di kabinet. Lalu juga menyampaikan bahwa hari ini akan dilakukan pelantikan," ungkap AHY.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan tiga target kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), usai resmi dilantik menjadi Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Jokowi meminta agar penyaluran sertifikat elektronik lebih dimasifkan.

"Saya tadi sampaikan tiga hal ke Pak Menteri BPN. Yang pertama, yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif," kata Jokowi usai melantik AHY menjadi Menteri ATR/BPN di Istana Negara Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Selain itu, dia meminta AHY segera menyelesaikan masalah pertanahan soal carbon trading. Sebab, banyak pihak yang ingin masuk ke sektor tersebut.

"Yang kedua untuk HGU (hak guna usaha) carbon trading, yang berkaitan dengan PP, itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk," ujarnya.

Terakhir, Jokowi mengingatkan soal adanya 120 juta bidang tanah yang harus masuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dia meminta AHY menyelesaikannya sebelum masa jabatan berakhir pada Oktober 2024.

"Yang ketiga, yang berkaitan dengan 120 juta PTSL. 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus segera bisa kita selesaikan," tutur Jokowi.

Adapun AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Hadi sendiri menggantikan Mahfud Md yang mengundurkan diri dari posisi Menko Polhukam pada awal Februari lalu karena ikut kontestasi Pilpres 2024. Mahfud diketahui menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo.