Yakin Program Makan Siang Gratis Jalan Mulai 2025, Airlangga: Jumlah Penerima Sudah Ada

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah sudah memegang data para calon penerima program makan siang gratis yang digagas pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Namun besaran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan dilokasikan untuk program andalan Prabowo-Gibran ini masih dihitung.

"Angka ini masih di-exercise (dihitung). Jumlah penerima sudah ada, kita sudah punya, sudah punya angka sebetulnya," ujar Airlangga usai sidang Kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Dia menjelaskan, besaran anggaran bisa diambil dari jumlah penerima, seperti balita yang berjumlah 22,3 juta, anak TK 7,7 juta, SD 28 juta, dan SMP 12,5 juta. Dari angka tersebut, pemerintah masih menghitung alokasi anggarannya.

"Jadi dari angka-angka tersebut kita sudah bisa menghitung anggarannya. Sesudah ini bisa langsung dilaksanakan tahun depan sesuai dengan tahapan-tahapannya," ucap Airlangga.

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar ini yakin program makan siang gratis akan berjalan mulai tahun 2025. Menurutnya, program ini bisa dilaksanakan meski pemerintah telah memprediksi akan ada defisit APBN tahun anggaran 2025 sekitar 2,4 hingga 2,8 persen.

"Kita lihat dengan defisit anggaran (2025) yang sekitar 2,4 persen sampai 2,8 persen itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah sudah bisa masuk," kata Airlangga.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi membahas sejumlah program capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (26/2/2024). Salah satunya, makan siang gratis yang menjadi program unggulan Prabowo-Gibran.

"Tadi (rapat) membahas program-program Pak Prabowo, termasuk di dalamnya adalah makan siang (gratis) tahap awal," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2/2024).

Bahlil menilai, tak perlu ada tim transisi untuk memuluskan program Prabowo-Gibran. Pasalnya, Prabowo-Gibran akan melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

"Kalau pemerintahan sekarang berkelanjutan. Apanya yang mau ditransisi? Jadi yang ada itu pemantapan melanjutkan yang sudah bagus. Yang belum bagus kita lakukan perbaikan, dalam rangka melengkapi visi misi Prabowo-Gibran," jelasnya.

Bahlil menyampaikan pembahasan soal program makan siang gratis dalam RAPBN 2025, bukan bermaksud mendahului KPU yang belum menetapkan hasil hitung resmi Pilpres 2024. Dia menuturkan pembahasan program makan siang Prabowo-Gibran hanya simulasi dan rancangan.

"Enggak kita kan buat rencana aja. Kita tunggu sampai penetapan KPU. Ini rancangannya, simulasi, tahap awal enggak apa-apa," tutur Bahlil.

"Saya tidak tahu (ada bahas program capres lain). Kita lihat di tahap kedua saat KPU memutuskan. Tadi kan rancangan umum," ucap dia.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Agraria dan Tata Ruang, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, AHY menyebut program makan siang gratis belum dibahas secara detail oleh Jokowi.

"Tadi, ada (bahas program makan siang gratis) saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail, kita hanya ada satu elemen yang itu juga jadi program unggulan dari capres terpilih," ungkap AHY.

Dia menyampaikan bahwa ada 83 juta anak-anak sekolah yang menjadi sasaran program makan siang dan susu gratis Prabowo-Gibran. Oleh sebab itu, kata AHY, besaran anggaran untuk program tersebut harus dikalkulasi dengan matang sebelum masuk APBN 2025.

"Itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga, bisa di-deliver dengan baik, karena sekali lagi kalau tidak salah 83 juta yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup, besar," pungkas AHY.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para menteri mulai menyiapkan rencana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2025. Jokowi mengatakan RAPBN 2024 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna untuk membahas persiapan Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah serta Rencana Kerja Pemerintah, Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal di Istana Negara Jakarta, Senin (26/2/2024).

"Rencana kerja pemerintah. Kebijakan dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembagunan dan mengkomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024," kata Jokowi saat membuka rapat.

Kendati begitu, kata dia, penyususnan RAPBN 2025 tetap harus menunggu hasil hitung suara Pilpres 2024 yang dirilis KPU RI. Pasalnya, Jokowi menuturkan RAPBN 2025 dijalankan oleh presiden terpilih 2024-2029.

"Ini kita sambil tunggu hasil perhitungan resmi KPU. Maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karens menjalankan APBN karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," tutur dia.