Bursa Pilgub DKI Jakarta, Tokoh Betawi hingga Ketua DPRD Prasetio Edi Dinilai Layak Maju

Liputan6.com, Jakarta - Nama politikus Prtai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi masuk dalam radar calon gubernur (Cagub) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Selain Prasetio Edi, ada pula tokoh Betawi seperti cucu ulama besar Betawi yakni Dailami Firdaus dan Imam Besar Front Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim.

"Pras, memang layak karena sudah berpengalaman. Ketua DPRD DKI dua periode pastinya paham Jakarta. Lalu, ada putra Betawi, Dailami Firdaus dan Kyai Lutfi,” ujar pengurus Kaukus Muda Betawi, Usni Hasanudin kepada wartawan, Selasa (12/3/2024).

Selain itu, tokoh Betawi yang menjabat sebagai pimpinan partai politik juga dinilai patut diperhitungkan dalam bursa Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Di antaranya, Mardani Ali Sera dan Khoirudin dari PKS, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar, serta Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas.

Menurut Usni, sudah cukup lama Jakarta tidak dipimpin oleh tokoh dari Betawi. Adapun tokoh Betawi yang terakhir kali memimpin ibu kota adalah Fauzi Bowo atau Foke, Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012.

"Nah, Pilgub Jakarta 2024 harusnya kembali menjadi momentum untuk tokoh Betawi. Harus berpasangan antara tokoh Betawi dan pemain naturalisasi,” jelas dia.

Kepala Program Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu mengatakan, sosok Dailami dan Lutfi Hakim sebenarnya layak dijagokan lantaran terbukti konsisten dan berkomitmen memajukan kebudayaan Betawi.

Apalagi jika melihat rekam jejak Dailami selama menjadi anggota DPD RI asal Jakarta dan Lutfi Hakim selama menjabat sebagai pentolan FBR.

"Sebagai orang Betawi, kami akan konsolidasikan usulan ini. Betawi memiliki potensi besar ketika terkonsolidasikan dengan baik," kata Usni.

Sementara untuk Prasetio Edi, selama politikus PDIP ini menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta telah menelurkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. Salah satu isinya bertujuan untuk melarang penggunaan ondel-ondel sebagai alat mengamen.

“Ya, memang layak jadi gubernur. Tinggal saja dapat restu dari PDIP,” kata Usni menandaskan.