Sri Mulyani: Forum di MK Jadi Salah Satu Cara Merawat Nalar Publik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan, pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) diperlukan untuk menjaga nalar demokrasi publik.

“Forum di MK kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik, dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaiaman APBN menjadi sarana gotong-royong anak bangsa untuk berkontribusi lebih besar dan yang tidak mampu perlu dibantu,” ungkap Sri dalam paparannya di MK, Jumat (5/4/2024).

Menurut Sri, adanya ruang di MK dapat membuat kaum muda  terpanggil untuk terus kritis menyuarakan pendapatnya dan ia berharap progres di pemerintahan semakin baik.

"Mengundang khususnya para generasi muda agar terpanggil dan turut menghayati kehidupan publik yang baik melalui perbaikan tiada henti dan tidak kenal lelah," ujar Sri.

Sri juga mengutip pepatah kuno yang menyebutkan bahwa rasa persatuan terus digaungka maka Indonesia akan semakin kuat.

"Seperti pepatah kuno mengatakan Vis unita Fortior, dengan kekuatan yang bersatu kita akan semakin kuat," pungkasnya.

Sebelumnya, Sri memastikan, penyusunan APBN 2024 tidak terkait dengan siapapun pasangan calon capres-cawapres 2024. Menurutnya APBN telah selesai jauh sebelum waktu pendaftaran paslon. 

“Penetapan UU APBN 2024 telah selesai sebelum batas waktu pendafatran capres-cawapres 25 Oktober 2023,” kata Sri dalam paparannya di Sidang PHPU MK, Jumat (5/4/2024).

Ia memastikan penetapan APBN 2024 tidak dipengaruhi Pilpres 2024. “Dengan demikian dapat kami pastikan penyusunan APBN 2024 dan penetapan menjadi UU tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa yang akan maju sebagai paslon capres-cawapres 2024,” kata dia.

Sebelumnya, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan soal bantuan program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dipermasalahkan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jumat 5 April 2024. 

Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.

“Terkait bantuan program CBP, yang diberikan kepada masyarakat Januari-Juni 2024 adalah merupakan program perpanjangan dari 2023,” kata Muhadjir.

Menurutnya, pemberian CBP untuk mengurangi risiko bencana kelaparan akibat El Nino. “Tujuannya untuk memitigasi resiko bencana El Nino dan untuk mempertahankan daya beli masyarakat,” kata dia.

Menurutnya, CBP bukan bagian dari bansos reguler seperti Kemensos. “Merupakan kewenangan bapanas, bantuan pangan beras CBP adalah bukan merupakan bagian dari bantuan sosial reguler. Namun merupakan bantuan pangan oleh pemerintah,” kata dia.

“CBP dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan,” sambungnya.

Diketahui, empat menteri telah tiba di Mahkamah Konstitusi MK, Jumat 5 April 2024. Adapun empat menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto.

Mereka akan diminta bersaksi terkait tugas dan fungsinya yang digadang-gadang mempengaruhi hasil dari Pilpres.

Mulanya Risma tiba lebih dulu datang sekitar pukul 07.20 WIB, tak berselang lima menit giliran Airlangga Hartarto, kemudian Sri Mulyani dan yang terakhir tiba adalah Muhadjir Effendy.

Keempatnya hanya melontarkan pernyataan singkat. “Alhamdulillah (siap),” kata Airlangga saat tiba.

Sementara menteri lain tidak berkomentar hanya melemparkan senyum ke awak media.