MenPANRB Putuskan Pemindahan ASN ke IKN dari Juli Mundur Jadi September 2024

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau MenPANRB Abdullah Azwar Anas memutuskan perubahan jadwal pemindahan pejabat dan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN), dari semula Juli menjadi September 2024.

Dalam surat MenPANRB yang ditanda tangani pada 18 Maret 2024 itu, dituliskan bahwa ada perubahan jadwal Pemindahan Pejabat dan Pegawai ASN 38 K/L ke IKN Tahun 2024. Informasi tersebut dibenarkan oleh pejabat MenpanRB.

"Iya betul," kata Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini kepada Liputan6.com, Sabtu (6/4/2024).

Selain jadwal pemindahan ASN ke IKN, surat tersebut juga berisi soal persiapan pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024, yang akan akan melibatkan 1.500 personal, terdiri dari ASN di lingkungan Setneg, Paspames, unsur dari TNI/POLRI, dan media.

Dari jumlah tersebut, MenPANRB menyebut hunian yang tersedia baru cukup untuk peserta upacara di IKN. Hal itu yang membuat pemindahan ASN yang semula Juli menjadi September 2024.

Berikut isi lengkap surat MenpanRB:

"Bersama ini kami beritahukan bahwa Menteri Sekretaris Negara dalam pertemuan dengan Menteri PAN-RB tanggal 31 Januari 2024 antara lain menginformasikan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 di IKN, Kementerian Sekretariat Negara akan melibatkan lebih kurang 1.500 (seribu lima ratus) personal, terdiri dari ASN di lingkungan Setneg, Paspames, unsur dari TNI/POLRI, dan media baik dalam maupun luar negeri yang akan mulai beraktifitas sebelum, saat pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan upacara dimaksud membutuhkan hunian di KIPP.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan mengingat menara/unit hunian tipe 98 M2 yang tersedia pada bulan Juli tahun 2024 hanya unit hunian yang direncanakan ditempati oleh para Pejabat dan Pegawai ASN dari 38 K/L untuk sementara ditempati oleh para personal sebagaimana tersebut di atas.

Oleh karena itu, Mensesneg dan Menteri PAN-RB menyepakati pemindahan ASN 38 K/L ke IKN yang tahap pertama semula dimulai pada bulan Juli tahun 2024 ditunda/disatukan dengan pemindahan ASN tahap kedua yaitu pada bulan September tahun 2024."

Sebelumnya, kesiapan sejumlah Kementerian, termasuk Kementerian Kominfo untuk mulai bekerja di IKN (Ibu Kota Nusantara) diungkap oleh Menteri Kominfo (Komunikasi dan Informatika) Budi Arie Setiadi. Ia menuturkan, Kominfo telah bersiap mengirimkan ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk bertugas di IKN.

Dalam acara buka bersama yang digelar bersama awak media, Menkominfo menuturkan, ada 39 ASN dari Kementerian Kominfo yang akan ditugaskan ke IKN Nusantara mulai Juli 2024. Selain Kominfo, ada sembilan kementerian dan lembaga lain yang juga akan mulai bekerja dari IKN.

Dijelaskan lebih lanjut, Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto merupakan salah satu orang dari Kementerian Kominfo yang akan mulai bertugas di IKN untuk tahap pertama.

"Kami (Kementerian Kominfo) satu dari 10 Kementerian yang bulan Juli harus ke IKN, sudah ada 39 orang yang akan berangkat bersama salah satu Dirjen yaitu Dirjen PPI, Pak Wayan," tuturnya.

Menkominfo menuturkan, penempatan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Kominfo itu disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan telekomunikasi di IKN. Dalam hal ini, adalah Direktorat Jenderal PPI.

"Eselon I baru satu orang. Pertimbangannya karena banyak infrastruktur termasuk yang menyangkut telekomunikasi, urusannya Pak Wayan di Direktorat Jenderal PPI yang mengurus di sana juga," tuturnya lebih lanjut.

Budi Arie menuturkan, pemerintah akan mulai melalukan pemindahan ASN ke IKN secara bertahap pada Juli 2024. Selanjutnya, pengiriman akan dilakukan bertahap sesuai dengan pengembangan dari kebutuhan IKN.

"Jadi, untuk Dirjen yang akan berangkat bulan Juli baru satu saja," ujarnya.

Menyoal soal apakah dirinya juga akan berkantor di IKN, Budi Arie menuturkan, saat ini dirinya memang belum akan pindah ke sana, tapi ia bisa saja bekerja dari IKN sesuai dengan kebutuhan.

Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, mengatakan mulai Agustus 2024 penyaluran listrik di Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan 100% listrik yang berasal dari energi bersih.

"Pada Agustus (2024) nanti listrik dari IKN sudah 100% berbasis pada listrik hijau," kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, dikutip Kamis 4 April 2024.

Darmawan menyebut, energi bersih tersebut akan dialiri melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 megawatt (MW). Adapun untuk groundbreaking PLTS telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis 2 November 2023.

Proyek PLTS ditempatkan di lahan seluas 80 hektare (ha). Lahan tersebut, merupakan lahan milik Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). PLTS 50 MW itu apabila telah beroperasi secara penuh, mampu menyalurkan listrik ke gardu induk. Dari PLTS, nantinya listrik akan tersalurkan ke gardu induk GIS IV yang ada di IKN.

"Kami mengusahakan transisi energi berjalan dengan baik," ujar Darmawan.