Prabowo-Gibran Akan Pimpin Pemerintah Indonesia ke Depan, PGRI Ingatkan Ini

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) resmi menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024-2029.

Terkait hal itu, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Prof Unifah Rosyidi beri salah satu masukan, yang biasanya ada saat pemerintahan baru terbentuk. Yaitu, perubahan kurikulum.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Konferensi Kerja Provinsi V PGRI Jawa Tengah Masa Bhakti XXII yang berlangsung di Balairung Universitas PGRI Semarang.

Dia berharap, pemerintahan baru jangan dengan mudah mengubah kurikulum pendidikan yang sudah ada dan diterapkan di banyak sekolah.

"Kita selalu belajar bahwa setiap ujung pergantian ada kurikulum baru. Nanti kemudian oleh kabinet baru dievaluasi," kata Unifah seperti dilansir dari Antara, Minggu (28/4/2024).

Dia mengungkapkan, perubahan atau pergantian kurikulum pendidikan sebenarnya tidak terlalu penting. Tapi bagaimana guru dan murid dapat memperbarui diri mereka masing-masing.

"Jadi, konteks kami tidak terlalu penting pergantian itu. Yang penting adalah bagaimana kurikulum itu dapat menggerakkan guru dan murid untuk dapat memperbarui dirinya," ungkap Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu.

Unifah menegaskan, pergantian kurikulum pendidikan harus dilakukan didasari oleh kajian yang benar-benar matang.

Di sisi lain, Unifah berharap Menteri Pendidikan nantinya adalah sosok yang memiliki kecintaan kepada dunia pendidikan dan guru.

Ia mengatakan PGRI juga berupaya menyampaikan masukan kepada pemerintahan baru nantinya mengenai kriteria-kriteria ideal Menteri Pendidikan.

"Kami juga sedang berdiskusi untuk memberikan masukan secara tertulis. Lembaga kajian PGRI akan melakukannya," pungkas Unifah.

Wakil Presiden (Wapres) terpilih periode 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka bakal mengevaluasi data pengguna Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sudah ada saat ini.

Hal itu disampaikan Gibran pada saat blusukan ke rusun Muara Baru, Jakarta Utara. Ia menyebut evaluasi itu sehubungan dengan program makan siang dan minim susu gratis yang telah dicanangkannya.

"Pokoknya kita pengen ngawal adik-adik kita jangan lagi ada yang stunting, jangan ada lagi yang kurang gizi, kita pengin juga memperhatikan pendidikannya. Mungkin sekarang ada ibu-ibu udah punya KIS sudah punya KIP, atau mungkin yang ada yang belum dapat, ya nanti kami kami evaluasi lagi programnya biar lebih tepat sasaran, biar yang benar-benar menerima biar bisa menerima manfaat dari program itu," kata Gibran dalam sambutannya, Rabu (24/4/2024).

Program KIS dan KIP merupakan milik Presiden Joko Widodo yang hingga saat ini masih berlangsung. Oleh karenanya Gibran ingin memastikan program tersebut bakal terus dilanjutkan dan tepat sasaran.

Bersamaan dengan program itu juga, Gibran ingin memastikan dengan makan dan minum susu gratis tidak ada lagi anak-anak yang terkena stunting.

"Makanya jangan sampai ada yang stunting, jangan sampai ada yang putus sekolah, kita pastikan program-program Kartu Indonesia Pintar, KIS ini benar-benar bisa berjalan dan didapatkan dengan mudah tepat sasaran," tegas Walikota Solo itu.