Jokowi Ingatkan BPKP: Jika Terlalu Banyak Larangan, Pembangunan Bisa Terhenti

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui pentingnya peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menjaga kelangsungan pembangunan. Jokowi menyamakan BPKP dengan pihak yang bertanggung jawab membangun rel agar kereta api bisa mencapai tujuan dengan lancar.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi pada acara pembukaan Rakornas Pengawasan Intern pemerintah di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/5/2024).

"BPKP memiliki peran yang besar dalam menjaga kelangsungan pembangunan agar rakyat bisa mendapatkan manfaat maksimal. Jika kita mengibaratkan kereta api, BPKP berperan dalam membangun relnya, memastikan rel tersebut lurus, dan memastikan kereta sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat," ujar Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan bahwa peran BPKP tidak hanya sebatas menambahkan aturan-aturan yang membatasi. Menurutnya, jika hal tersebut terjadi, maka kinerja pemerintah akan terhambat.

"Kita tidak boleh hanya memperbanyak 'lampu merah' atau menambahkan larangan-larangan. Ini bukanlah pendekatan yang tepat. Jika hal tersebut terjadi, justru akan memperlambat pembangunan, padahal kita ingin agar kereta mencapai tujuan dengan cepat," jelas Jokowi.

Presiden juga khawatir bahwa banyak larangan justru akan menghentikan pembangunan. Hal ini dapat membuat para pengembang proyek enggan melanjutkan pembangunan.

"Jika terlalu banyak larangan, pembangunan bisa terhenti. Kita tidak ingin kereta berhenti di tempat hanya karena perbedaan pendapat antara pimpinan proyek. Tujuan kita adalah agar kereta mencapai tujuan dengan cepat dan tepat," tambah Jokowi.

Dengan demikian, Jokowi menekankan pentingnya peran BPKP dalam menjaga kelangsungan pembangunan dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara maksimal.

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pengawas internal bukan untuk mencari-cari kesalahan instansi tapi mencegah penyimpangan-penyimpangan yang ada.

"Sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal itu sekali lagi bukan untuk mencari kesalahan, tetapi justru untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan sehingga mestinya diberikan arahan yang benar yang mana," kata Jokowi pada peresmian pembukaan Rakornas Pengawasan Intern pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (22/5/2024).

Jokowi mengatakan, tugas pengawas bukanlah untuk menjebak dengan membiarkan kekeliruan. Harusnya, pengawas memberitahu sejak awal jika ada instansi yang membuat kesalahan.

"Tuntunan yang tepat yang mana bukan memasang jebakan, 'lah ini keliru diemin aja' mestinya dibetulkan di awal diberi tahu di awal ini keliru, jangan terbalik," ujarnya.

Jokowi menambahkan, pengawas pemerintah harus fokus kepada seberapa banyak hal yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

"Fokusnya bukan berapa banyak yang melakukan penyimpangan tapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program-program pemerintah, ke sana mestinya ke sana," jelasnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memberi solusi dan mencegah kesalahan. Dia ingin apa yang dibuat pemerintah bermanfaat untuk masyarakat.

"Sekali lagi saya ingatkan bahwa keberadaan APIP utk memberi solusi dan pencegahaan utamakan pencapaian outcomes utamakan manfaat yang maksimal diterima masyarakat untuk menjamin pembangunan kita ini semakin hari semakin berkualitas," pungkasnya.