Menkumham: Polisi Harus Kerja Keras Ungkap Kasus Vina Cirebon

Liputan6.com, Jakarta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, meminta kepolisian segera menuntaskan kasus Vina Cirebon.

Menurutnya, pengungkapan kasus itu diperlukan agar tidak ada lagi kecurigaan di masyarakat.

"Ya kita serahkan kepada polisi. Supaya membongkar tuntas itu supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat," kata Yasonna, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 12 Juni 2024.

Politikus PDIP ini mengingatkan jangan sampai ada kasus salah tangkap seperti di Amerika.

"Di negara lain juga pernah kejadian yang dihukum mau dihukum mati ada kasus kan di Amerika, akhirnya dibebaskan bukan dia pembunuhnya," kata dia.

Oleh karena itu, Yasonna meminta polisi bekerja lebih keras dan cepat dalam mengungkap kasus Vina Cirebon.

"Polisi harus betul-betul bekerja keras, cepat mengungkap kasus ini supaya jangan liar nanti hipotesis yang terjadi di masyarakat. Kecurigaan-kecurigaan," kata dia.

Sebelumnya, Mantan cawapres Mahfud Md, turut mengomentari kasus Vina Cirebon yang menjadi perhatian publik beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, ada keganjalan sebab jumlah buron dan diumumkan secara resmi 3 orang, tiba-tiba dinyatakan salah sebut menjadi hanya 1 orang. Ia menilai, ini bukan sekadar tindakan unprofessional, tapi memang ada permainan.

"Beda loh, unprofessional itu mungkin ada orang yang kurang cakap, kurang hati-hati, itu tidak profesional. Tapi, kalau ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah, saya cenderung ini lebih dari unprofessional," kata Mahfud di YouTube Mahfud MD Official, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (11/6/2024).

Mahfud menyebut kasus Vina bukti hukum di Indonesia sering bisa dimain-mainkan.

Dari puluhan ribu kasus hukum di Indonesia, terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

 "Betapa hukum kita itu sering bisa dimain-mainkan, saya tidak ingin katakan selalu dimain-mainkan, tapi sangat sering dimain-mainkan kalau sudah menyangkut pejabat atau mungkin menyangkut duit," ujar Mahfud.

Sementara itu, menanggapi Mahfud, Waketum Partai Gerindra Habiburokhman meminta Mahfud tidak banyak berkomentar, sebab sudah menjadi pihak yang kalah.

“Omong kosong lah, Pak mahfud sudah game over lah, jangan banyak komentar lagi,” kata Habiburokhman.

Habiburokhman meminta persoalan hukum tidak ditanggapai atau sikapi dengan asumsi saja.

"Hanya pakar hukum berpendapat lalu berasumsi begini, faktanya seperti apa ya harus kita ikuti dan melalui prosedur acara yang benar. Sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap, satu satunya cara mengubah ya dengan ya namanya PK,” pungkasnya.