Jokowi Soroti soal Perizinan: Prosedur Birokrasi yang rumit Masih Banyak

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti masih banyaknya prosedur birokrasi yang rumit di lapangan. Padahal, kata dia, pemerintah saat ini sudah mulai melakukan deregulasi dan birokratisasi untuk mempermudah proses perizinan.

"Walapun deregulasi sudah banyak dilakukan, walau birokratisasi sudah banyak dilakukan, namun regulasi yang tidak sinkron masih kita temukan. Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak dalam praktek di lapangan," kata Jokowi dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Senin (8/7/2024).

"Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi, sama saja ngurusnya ruwet, baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan," imbuh dia.

Menurut dia, hal tersebut mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan aparat. Jokowi meminta agar regulasi yang ada disinkronkan dan prosesur disederhanakan agar pemerintah berjalan efektif.

"Saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur," tutur dia.

"Agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur," sambung Jokowi.

Dia menyampaikan bahwa Indonesia harus mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada agar bisa lebih maju dibandingkan negara-negara lain. Untuk mencapainya, Indonesia tidak boleh terbelenggu dengan prosedur yang rumit.

"Akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Tak boleh terbelenggu prosedur yang berorientasi proses, berani lebih fokus pada hasil. Fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya masyarakat, fokus capaian yang membawa kemajuan bangsa ini," pungkas Jokowi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa dirinya akan purna tugas pada Oktober 2024 dan digantikan oleh Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto. Dia pun meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendukung transisi pemerintahan.

"Saat ini kita sedang berada pada era transisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2024, nanti saya akan digantikan oleh Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto," kata Jokowi dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Senin (8/7/2024).

"Saya harapkan dukungan BPK dan komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan dengan baik," sambungnya.

Dia juga meminta BPK mendukung perbaikan ekosistem pemerintah, akuntabel, fleksibel dan selalu berorientasi terhadap hasil. Jokowi meyakini pemerintahan Prabowo akan memberikan perhatian khusus terhadap rekomendasi BPK agar uang rakyat dikelola transparan dan akuntabel.

"Saya yakin pemerintahan saat ini dan pres terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada rekomendasi BPK agar uang rakyat dimanfaatkan dengan baik dan dikelola transparan dan akuntabel," jelasnya.

Selain itu, Jokowi meminta kementerian/lembaga menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi pemeriksaan BPK terhadap anggaran tahun 2023. Hal ini agar pengelolaan APBN dan APBD kedepan semakin baik.

Adapun BPK memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah tahun 2023. Jokowi menekankan bahwa predikat WTP bukan sebuah prestasi, namun kewajiban.

"WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara. kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa," tutur Jokowi.

"Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula," sambung dia.