Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Pensiunan TNI-Polri Diminta Ambil Bagian dalam Seleksi Capim dan Dewas KPK

Calon pimpinan KPK hendaknya jangan dari TNI-Polri aktif karena sangat mungkin bisa di-intervensi pimpinan dan masih terikat dalam korps sehingga independensiannya diragukan.

oleh Tim News diperbarui 10 Jul 2024, 06:55 WIB

Diterbitkan 10 Jul 2024, 06:55 WIB

Ilustrasi KPK. (Liputan6.com/Fachrur Rozie)

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Liputan6.com/Fachrur Rozie)

Liputan6.com, Jakarta - Pendaftaran calon pimpinan (capim) dan calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah bergulir. Panitia Seleksi (Pansel) mengumumkan update pendaftaran calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK. Pada Sabtu 6 Juli 2024, ada 468 orang yang registrasi akun, sebanyak 42 orang daftar capim, dan 42 calon Dewas KPK.

Menyikapi hal ini direktur Haidar Alwi Institut (HAI) Sandri Rumanama, meminta agar panitia seleksi lebih objektif dalam melakukan seleksi calon pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas agar lembaga superbody ini ini lebih efektif dalam pembernatasan korupsi kedepannya.

"Saya harap timsel harus lebih efektif bekerja dalam melakukan seleksi calon pimpinan KPK, agar KPK ke depannya jauh lebih baik," ucap Sandri dikutip Rabu (10/7/2024).

Ia juga melihat minat pensiunan TNI-Polri ikut terlibat dalam seleksi calon pimpinan KPK dan calon dewas KPK sangat minim.

"Ada Firli efek pada seleksi kali ini, pensiunan TNI-Polri minim dalam ikut mendaftarkan diri jadi capim dan dewas KPK," ujar dia.

Namun ia berharap agar pensiunan TNI-Polri bisa mengambil bagian dalam capim dan dewas KPK periode ini.

"Sangat minim pensiunan TNI-Polri ikut terlibat dalam seleksi Capim dan Dewas KPK. Saya khawatir KPK nanti diisi oleh kelompok yang cacat moral dan tidak berintegritas, saya harap pensiunan TNI-Polri bisa ikut mengisi komposisi jabatan ini," tutur Sandri.

Capim KPK Jangan dari TNI-Polri Aktif

Dia mengatakan calon pimpinan KPK jangan lagi dari TNI-Polri yang aktif karena sangat mungkin bisa di intervensi pimpinan dan masih terikat dalam korps sehingga independensiannya diragukan.

"Preseden buruk khusus mantan ketua KPK Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Firli Bahuri yang terpilih jadi pimpinan KPK masih aktif dalam korps kepolisian menjadi catatan khusus untuk tim seleksi. Papar dia

Namun ia tak menampik jiwa korsa dan doktrin integritas yang terpatri dalam setiap prajurit TNI-Polri menjadi nilai plus bagi pensiunan TNI-Polri yang ingin mengambil bagian dalam seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK.

"Jiwa korsa dan doktrin integritas mereka ini jadi nilai tersendiri untuk para purnawiran yang ingin mengambil bagian," kata dia.