Jokowi Tegur Bupati di APKASI: Kumpulkan Uang Sangat Sulit, Tapi Dibelikan Produk Impor

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegur para bupati karena uang penerimaan negara banyak dibelanjakan produk impor. 

Padahal, kata dia, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.

"Hati-hati, kita mengumpulkan uang dari penerimaan negara sangat sulit sekali baik itu pajak, PNBP, royalti, dividen, itu serupiah serupiah-serupiah semuanya dikumpulin Bu Menkeu," kata Jokowi saat Pembukaan Rakernas XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di JCC Senayan Jakarta, Rabu (10/7/2024).

"Terkumpul jadi penerimaan negara ditransfer ke daerah, dibelikan produk impor. Yang dapat manfaat adalah negara lain," sambungnya.

Jokowi menyesalkan serapan anggaran untuk penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota masih kecil yakni, di angka 41 persen. Sementara, kata dia, sebanyak 59 persen merupakan produk impor.

"Soal serapan anggaran, dan utamanya penggunaan produk dalam negeri. Ini yang saya cek, ini masih diangka 41 persen penggunaan produk dalam negeri. Masih 41 untuk kabupaten dan kota 41 perseb masih kecil. Artinya, selain itu produk impor," ucap dia.

Jokowi meminta bupati menggunakan 100 persen anggaran untuk pengadaan produk dalam negeri. Dia mewanti-wanti kepala daerah berhati-hati menggunakan anggaran karena sangat sulit mengumpulkannya.

"Ini perlu saya ingatkan, beli produk kita sendiri, mengumpulkan anggarannya itu sangat sulit sekali. Jadi gunakan 100 persen untuk pengadaan barang dan jasa itu produk dalam negeri," terang dia.

Dalam kesempatan ini, Jokowi menyampaikan lima tahun terakhir sangatlah tak mudah dan penuh tantangan. Mulai dari muncul pandemi Covid-19, geopolitik memanas, hingga perang yang menyebabkan harga minyak naik dan turun. Harga pangan naik dan turun.

"Dari sisi lingkungan juga begitu. Saya rasakan sekarang ini semakin nyata. Gelombang panas, El Nino, La Nina, semuanya. Ini menyebabkan banyak sekali baik krisi kesehatan, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis keuangan, dan kemanusiaan," tutur Jokowi.

Menurut dia, Indonesia patut bersyukur karena mampu bertahan dari hambatan dan tantangan tersebut. Hal ini terlihat dari ekonomi nasional yang masih tumbuh baik di angka 5,11 persen di kuartal I tahun 2024.

Jokowi menuturkan sulit bagi negara lain mencapai hal yang diraih Indonesia. Selain itu, Indonesia juga berhasil mengendalikan inflasi di angka 2,5 persen pada bulan Juni 2024.

"Ini berkat bapak ibu sekalian, yang selalu rapat dengan Mendagri setiap hari Senin. Rutin setiap minggu, tapi hasilnya ada. Coba lihat Argentina inflasinya sekarang berapa. Bapak ibu cek saja. Turki inflasinya berapa. Coba bapak ibu cek. Mengerikan sekali angkanya," pungkas Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bakal mewajibkan 60 persen produksi gas bumi bagi keperluan domestik. Termasuk didalamnya kebutuhan untuk industri lokal.

Kebijakan domestic market obligation (DMO) gas bumi ini akan tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Menperin Agus bilang kebijakan ini menyasar kebutuhan industri dan listrik nasional.

"RPP Gas dalam negeri ini pada dasarnya akan mengatur pengelolaan gas untuk kepentingan industri dan untuk kepentingan sumber energi jadi bukan hanya kebutuhan industri, tapi untuk kepentingan kelistrikan yang ada di Indonesia," ungkap Agus dalam Launching Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri, di Jakarta, dikutip Rabu (10/7/2024).

Dia mengatakan, RPP gas bumi ini akan menjadi faktor pembeda dalam lingkup industri nasional. Bahkan, ada kewajiban DMO gas bumi untuk keperluan domestik.

"Menurut kami kenapa kami kekeuh dan alhamdulillah disetujui juga oleh Presiden dalam ratas kemarin, ya itu merupakan juga game changer bagi pengelolaan gas bumi nasional khususnya akan diperuntukkan untuk industri manufaktur dan juga untuk kelistrikan dimana diatur didalam RPP tersebut DMO sebesar 60 persen," ucap Agus.

Agus mencatat, saat ini penggunaan gas bumi untuk industri masih sebatas 40 persen dari total produksinya. Menurutnya ini jadi hal yang normal karena belum ada regulasi yang mengatur.

Menperin Agus mengatakan, penggunaan gas bumi untuk industri manufaktur diprediksi meningkat 2 kali lipat pada 2030 memdatang. Maka dipandang perlu memastikan pasokan gas bumi ke industri.

"Kalau kita lihat bahwa dalam proyeksi pertumbuhan atau kebutuhan gas bumi untuk industri manufaktur itu dalam 2024 sekitar 2,9 MMSCFD, itu dalam 6 tahun ke depan 2030 itu akan naik 2 kali lipat," katanya.

"Jadi kami mempunyai kepentingan untuk men-secure produksi gas bumi nasional untuk kepentingan industri nasional dan untuk kepentingan kelistrikan nasional," sambung Agus.

Lebih lanjut, Menperin Agus ini menyampaikan akan ada aturan yang detail dalam RPP tersebut. Termasuk penetapan harga gas bagi industri lokal.

"Cukup rigid nanti diatur di dalam RPP gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri tersebut, termasuk nanti ada penetapan HGBT, harganya kita cantumkan di dalam PP," ucap dia.

Harga ini nantinya akan ditetapkan dari hulu hingga ke hilirnya. Dia menegaskan, tak lain tujuannya untuk sektor industri dan kelistrikan nasional.

"Itu nanti Kita secara detail kita putuskan atau kita tetapkan di dalam RPP tersebut. Sehingga regulasi untk mendukung ketersediaan gas untuk industri dan untuk kelistrikan itu bisa siap," pungkas Agus.