idEA: Literasi Digital Jadi Kunci Manfaatkan Transaksi Digital

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum idEA, Hilmi Adrianto, menyatakan bahwa sistem pembayaran digital di Indonesia telah mengalami banyak kemajuan, terutama dalam transaksi di e-commerce.

Hilmi menjelaskan bahwa berbagai layanan pembayaran digital sudah terfasilitasi dengan baik di berbagai marketplace, sehingga mampu meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat. Namun, menurut Hilmi, masih terdapat kendala dalam penggunaan transaksi digital, termasuk QRIS.

Ia menyoroti adanya kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan di Indonesia yang hampir mencapai 40 persen, yang menyebabkan ketidakpahaman pengguna dalam memanfaatkan pembayaran digital secara optimal.

"Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya masyarakat, tingkat pendidikan, literasi keuangan dan digital, tingkat ekonomi, dan ketidakmerataan infrastruktur. Faktor-faktor inilah yang perlu diatasi secara bersama-sama, baik oleh pemerintah maupun swasta," ujar Hilmi dalam keterangannya, Selasa (16/7/2024).

Hilmi berpendapat bahwa terdapat banyak sisi positif yang dapat dirasakan oleh pengguna dalam bertransaksi secara digital, seperti kemudahan dalam memilih metode pembayaran, proses pembayaran yang cepat dan mudah, sistem keamanan berlapis, dan perlindungan konsumen.

"Bagi mereka yang sudah memiliki literasi digital yang baik, digitalisasi transaksi akan mempermudah percepatan perputaran dan pertumbuhan ekonomi," tambah Hilmi.

Menurut Hilmi, literasi digital yang mencakup pemahaman tentang cara melindungi informasi pribadi adalah kunci penting untuk menghindari tindakan pencurian seperti phising dan kecurangan lainnya.

Saat ini, idEA mencatat sekitar 25,4 juta pelaku usaha yang telah menggunakan platform e-commerce untuk menjalankan usahanya. Pada Harbolnas 2023 lalu, transaksi mencapai lebih dari 25 triliun selama tiga hari, naik 13 persen dari tahun sebelumnya. "Jadi dapat dilihat bahwa transaksi digital di Indonesia sudah tumbuh cukup baik," kata Hilmi.

idEA berharap agar pemerataan infrastruktur semakin dipercepat dan semua stakeholder dapat terus meningkatkan literasi digital masyarakat, serta menciptakan regulasi yang mendukung peningkatan aktivitas ekonomi digital dari sisi konsumen, pelaku usaha, maupun industri.

Indra, praktisi dan Direktur Utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC), mengakui bahwa pangsa pasar transaksi digital, terutama penggunaan QRIS pada UMKM dan pedagang kecil, sangat besar. Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa transaksi QRIS pada April 2024 tumbuh 175,44 persen secara tahunan (year on year/yoy).

"Berdasarkan data itu, kampanye transaksi digital berada di jalur yang benar. Namun, butuh waktu untuk mencapai seluruh wilayah, terutama desa-desa," ujarnya.

Indra menyatakan bahwa Bank Indonesia tidak bisa berjalan sendiri dalam mengkampanyekan transaksi digital ke seluruh pelosok negeri. Semua stakeholder dan perusahaan di bidang transaksi digital perlu melakukan sosialisasi secara masif dengan kreativitas dan inovasi.

Sebagai contoh, perusahaan Indra telah mengembangkan produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM, yang memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar, dan workshop pemasaran digital secara berkala. TDC memiliki tiga produk utama: M2PAY, MEbook, dan Posku Lite, yang masing-masing menyediakan metode pembayaran dan pemantauan transaksi, sistem informasi terintegrasi, serta kemudahan pencatatan toko dan bistro.

"Kami bekerja sama dengan mitra komunitas di Sumatera, Tamado Grup, untuk menjangkau UMKM melalui kampanye UMKM Go Digital di Pematang Siantar dan Kabupaten Samosir. Dalam waktu dekat, kami akan melakukannya di Sabang (Aceh), Bali, dan Bangka, menyasar UMKM di desa-desa," jelasnya.

Indra menekankan pentingnya pendidikan dan pendampingan konsultasi keuangan bagi UMKM dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, yang merupakan alat utama untuk memantau kinerja keuangan dan arus kas.

Laporan keuangan juga membantu pemilik usaha membuat keputusan tepat dan strategi bisnis, termasuk menarik investor serta memenuhi persyaratan pelaporan pajak.

Namun, Indra berharap perusahaan yang memberikan pendampingan dan konsultasi keuangan digital telah memiliki sertifikasi ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu, ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang Sistem Keamanan Informasi.

"Penting bagi UMKM untuk mengetahui jati diri perusahaan penyedia sistem transaksi digital atau perusahaan yang akan memberikan pendampingan keuangan, salah satunya melalui kepemilikan tiga ISO di atas, karena itu bagian dari proteksi untuk mereka sendiri sebagai pengguna," tambahnya.