Ketua PWNU DKI Beberkan Alasan Pemecatan Zainul dari Kepengurusan

Liputan6.com, Jakarta Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta telah memberikan sanksi berupa pemecatan terhadap kadernya, Zainul Maarif, karena melakukan pertemuan dengan Presiden Israel Isaac Herzog.

"Alasannya karena memang terutama Pak Zainul Ma'arif ya, secara langsung ikut keberangkatan ke Israel dan menemui Presiden Israel. Itu yang jadi alasan pokok untuk Zainul Ma'arif," kata Ketua PWNU DKI Jakarta, Syamsul Ma'arif di kantornya Jakarta Timur, Kamis (18/7/2024).

Selain terhadap Zainul Maarif, Syamsul juga turut memecat tiga kader lainnya. Mereka adalah Ketua LBM NU Jakarta Mukti Ali, Roland Gunawan dan Sapri Saleh.

Ketiga orang tersebut diduga bergabung dengan organisasi Pusat Studi Warisan Ibrahim untuk Perdamaian (RAHIM) yang diduga terafiliasi dengan organisasi dukungan untuk Israel.

Salah satu kesalahannya yakni dengan mencantumkan logo LBM NU ke dalam website RAHIM tersebut.

"Kalau yang lain adalah karena secara organisasi melakukan kesalahan yaitu mereka ini bergabung dalam organisasi yang namanya RAHIM. RAHIM itu salah satunya adalah memang pimpinannya Pak Mukti Ali, terus ada nama lain Sapri Saleh dan Pak Roland itu," jelas Syamsul.

Bagi Syamsul pemecatan terhadap keempat kadernya adalah hal yang lumrah dalam suatu organisasi. Kesalahan mereka juga menjadi konsekuensi yang tergabung dalam organisasi Islam besar di Indonesia.

"Karena untuk menjaga marwah Nahdlatul Ulama, menjaga marwah bangsa kita berorganisasi ya, ada konsekuensinya ketika melakukan kesalahan. Ya ada sanksi itu biasa, tetapi kesalahan itu kita meminta kepada mereka untuk menjadikan sebuah pelajaran penting bahwa tidak terjadi orang lain nanti yang melakukan hal yang sama," ujar Syamsul.

Bentuk sanksi yang diterapkan ke anak buahnya itu juga sekaligus bentuk keseriusan di mana masyarakat Indonesia yang telah secara terang-terangan mendukung penuh atas kebebasan rakyat Palestina dari penjajahan Israel.

"Kami mengambil sanksi keseriusan kami dalam menjaga marwah NU, marwah organisasi, marwah bangsa. Jadi kalau ada orang yang berspekulasi melakukan kegiatan yang dipahami secara umum itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, walaupun mungkin mereka punya keyakinan itu adalah baik, itu mestinya harus dipikirkan ulang dampak yang akan terjadi," kata Syamsul.

Meskipun telah dipecat dari kepengurusan, Zainul dan kawan-kawannya tetap aktif di organisasi Nahdlatul Ulama (NU).

"Ya sebagai warga NU PWNU DKI tidak memberhentikan sebagai warga NU. Tetap mereka adalah warga NU, punya hak dan kewajiban," ujar Ketua PWNU DKI, Syamsul Ma'arif.

Syamsul menyebut Zainul Maarif yang merupakan dosen dari Universitas Nahdatul Ulama Indonesia (Unusia) itu masih tetap bisa mengikuti sejumlah kegiatan di NU. Tapi secara kepengurusan, Zainul telah dipecat.

"Sudah tidak sebagai pengurus ya. Tapi sebagai warga NU ya tetap punya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yang boleh dilakukan," jelas dia.

Diberitakan sebelumnya, pertemuan lima pemuda Nahdliyin dengan Presiden Israel viral dan membuat heboh publik Tanah Air. Bukan tanpa alasan, Israel merupakan negara penjajah yang sampai saat ini masih melakukan pembantaian terhadap warga Palestina.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta, Syamsul Ma'arif menyebut Zainul yang merupakan merupakan Dosen dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), mulanya bepergian ke Israel atas inisiatif sendiri.

"Saya secara pribadi sudah tanya, tapi jawabannya Zen berangkat inisiatif pribadi, ada yang ajak untuk kepentingan penelitian," ucap Syamsul di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Selain berprofesi sebagai dosen, Zainul Maarif juga merangkap sebagai salah satu pengurus di PWNU Jakarta. Akibat perbuatannya, dia terancam hukuman baik dari sebagai dosen ataupun pengurus PWNU Jakarta.

Namun demikian, Syamsul juga menegur tidak membenarkan perbuatan Zainul bersama empat kader NU pergi bertemu Presiden Israel. Sebab kondisi di Indonesia yang mengecam segala bentuk perbuatan Israel yang menyerang rakyat Palestina.

"Sanksi kita lihat dari perkum. Kalau ada kesalahan fatal gunakan nama organisasi untuk pribadi dan kepentingan popularitas dan kepentingan yang berlawanan dengan ghirah NU, pasti itu akan diberikan sanksi. Cuma sanksi seperti apa kita bahas di rapat," ucapnya.

Reporter: Rahmat Baihaqi

Sumber: Merdeka.com