KPU Bantah Loloskan Parpol Gagal Verifikasi Administrasi

Meski tak dapat membuktikan ucapannya, mantan Kepala Biro Hukum (Karokum) KPU Nanik Suwarti meyakini ada lebih dari 4 parpol yang tak lolos verifikasi administrasi namun menjadi peserta Pemilu 2014. Namun, KPU membantah adanya kecurangan hingga 4 parpol itu dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu.

Berbeda dengan pernyataan Nanik, komisioner KPU Ida Budiwati menyatakan, diundurnya pengumuman hasil verifikasi administrasi parpol pada 23 Oktober 2012 menjadi 28 Oktober 2012 bukan dilakukan untuk memperbaiki kekurangan kelengkapan pada beberapa parpol itu.

"Kami terpaksa melakukan pengunduran verifikasi administrasi karena ada pekerjaan yang belum tuntas. Ini karena Sekretariat KPU tidak secara tuntas mendukung kebijakan komisioner," kata Ida dalam Persidangan Kode Etik DKPP di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (18/4/2013).

"Dan sampai batas akhir, komisioner belum melihat kerja maksimal dari verifikator. Sehingga kami menunda pengumuman dan akhirnya diumumkan 28 Oktober," tuturnya.

Sebelumnya, dalam sidang DKPP, Nanik menyatakan, tak cuma dirinya yang mengetahui kasus ini. Anak buahnya yang bekerja sebagai verifikator juga mengetahui ada parpol yang tak lolos. Namun, karena masih menjadi pegawai KPU, anak buahnya tidak berani mengungkapkan dugaan kecurangan itu.

"Tanggal 23 (Oktober 2012) itu saya sudah tidak ada (dipecat) dan diteruskan. Saya tidak ada bukti karena semua buktinya ada di komputer karena waktu pas verifikasi itu semuanya para pegawai termasuk saya harus melepas jaket, tidak boleh pakai sepatu, lalu tidak boleh bawa laptop tidak boleh bawa flashdisk. Jadi semua data itu ada di komputer," tutur Nanik.

"Kalau anak buah saya kan pegawai mereka itu staf, enggak mungkin berani ngomong, mereka cuma bilang 'Kok bisa lolos ya bu?'. Jadi itu yang saya tahu. Kalau saya ini sudah bebas karena sudah dipecat jadi tidak ada keterkaitan lagi jadi bisa bicara lepas," tambah Nanik.

Tak cuma Golkar, PKS, Hanura, PPP, saja yang seharusnya tak lolos. Nanik menyatakan ada lebih dari 4 parpol peserta Pemilu yang tak lolos verifikasi administrasi oleh KPU.

"Jadi sebetulnya bukan cuma 4 sebetulnya kalau mau jujur, lebih dari itu. Saya enggak pernah menyebutkan Golkar, PKS, Hanura dan PPP,  yang menyebutkan para pengadu dan pelapor. Jadi saya hanya menjelaskan apa yang saya tahu waktu verifikasi tanggal 23 (Oktober) itu," pungkas Nanik. (Ndy)