Komisi VIII: Pansus Haji Masalah DPR dan Pemerintah, Tak Ada Urusan dengan PBNU

Maman menilai Pansus Angket Haji adalah cara konstitusional yang dilindungi undang-undang untuk menunjang kerja parlemen dalam melakukan pengawasan dan perbaikan kerja eksekutif. Apalagi dalam Pansus Angket Haji 2024 ini telah disetujui oleh seluruh fraksi di Senayan.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 29 Jul 2024, 10:29 WIB
Diterbitkan 29 Jul 2024, 10:29 WIB
Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq
Anggota Komisi VIII Maman Imanulhaq membantah pernyataan Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf yang menuding urusan Pansus Angket Haji 2024 untuk menyerang PBNU.
Liputan6.com, Jakarta

Anggota Komisi VIII Maman Imanulhaq membantah pernyataan Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf yang menuding urusan Pansus Angket Haji 2024 untuk menyerang PBNU.  

Menurut Maman, pengguliran Angket Haji murni dalam rangka perbaikan manajeman haji.

Anggota Pansus ini menegaskan, PBNU tak perlu ikut dalam urusan politik yang kini tengah bergulir di DPR. Apalagi Angket merupakan hak yang dimiliki parlemen untuk melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan perundangan.

"Urusan Angket Pansus Haji 2024 adalah urusan kerja DPR dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama," kata Kiai Maman pada keterangannya, di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Pansus, imbuh Maman, adalah cara konstitusional, resmi yang dilindungi undang-undang untuk menunjang kerja parlemen dalam melakukan pengawasan dan perbaikan kerja eksekutif. Apalagi dalam Pansus Angket Haji 2024 ini telah disetujui oleh seluruh fraksi di Senayan.

"Pansus haji itu formal, resmi dan Konstitusif. Tidak ada urusan dengan pribadi-pribadi atau PBNU," tegasnya.

Maman menegaskan bahwa Pansus Angket Haji 2024 dibuat untuk memastikan adanya peningkatan pelayanan haji pada masa mendatang. Justru, kata Kiai Maman, PBNU perlu berterima kasih atas adanya Angket ini, pasalnya warga NU yang nantinya juga bakal merasakan perbaikan pelayanan haji.

Sementara soal pertimbangan pembentukan Pansus angket ini, Maman mengungkapkan sederetet persoalan haji pada tahun 2024 ini, salah satunya yakni soal pembagian kuota haji oleh Kemenag yang tak seusai dengan penetapan yang diketok pemerintah dan DPR. 

“Serat soal pelayanan jemaah haji Indonesia pada saat Armuzna yang dianggap buruk,” pungkasnya.

 
 
 
 

PBNU Klaim Tak Ada Alasan Kuat DPR Bentuk Pansus Haji

Ketua Umum PBNU Angkat Bicara Terkait Pertemuan Lima Kader NU dengan Presiden Israel
Gus Yahya menilai, tindakan kelima orang yang melakukan hubungan dengan Israel tidak patut. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mempertanyakan alasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk panitia khusus (Pansus) Angket Haji. Ia menilai tidak ada alasan kuat yang mendasari pembentukan Pansus tersebut.

"Ya kami melihatnya nggak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini dan masyarakat saya juga bisa melihat lagi," kata Yahya di Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Gus Yahya bahkan menilai kualitas pelaksanaan haji tahun ini dapat diukur langsung dari para jemaah. Ia mempertanyakan apakah penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik atau lebih buruk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Kita kan punya jemaah yang berhaji juga ada banyak orang yang bisa ditanyain ya. Kalau perlu bikin survei ya sebetulnya nggak ada (masalah) yang menurut saya," kata Yahya.

Merasa janggal dengan pembentukan Pansus ini, Gus Yahya mencurigai ada motif pribadi di baliknya. Ia menduga Pansus Angket Haji ini bertujuan untuk menyerang NU.

"Soal pansus ya pansus haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi, ini jangan-jangan gitu loh," katanya.

 


Singgung Status Menteri Agama Adik Kandung

Gus Yahya juga melihat adanya keterkaitan antara kritik dari Pansus Angket Haji dengan posisi adiknya, Yaqut Cholil Qoumas, yang menjabat sebagai Menteri Agama RI.

"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya, kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," kata Yahya.

Meskipun demikian, Gus Yahya mengaku tidak ingin ambil pusing dengan kecurigaan yang berkembang. Ia memilih untuk mengamati perkembangan lebih lanjut dari Pansus Haji tersebut.

"Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. Sejauh ini sih ya kita juga bengong juga ada apa ini kok tiba-tiba pansus gitu kita masih belum," kata Yahya.

Infografis Jokowi dan Keluarga Dilaporkan Kolusi-Nepotisme ke KPK. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Jokowi dan Keluarga Dilaporkan Kolusi-Nepotisme ke KPK. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya