Barang Mewah dan Jasa Premium Kena PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025, Dampaknya?

Kemenkumham Sebut dari 110 Daycare di Depok, 98 Tak Memiliki Izin

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengungkap dari 110 daycare atau tempat penitipan anak di Kota Depok, hanya ada 12 yang mengantongi izin resmi dan sisanya tak memiliki.

oleh Tim News diperbarui 06 Agu 2024, 14:45 WIB

Diterbitkan 06 Agu 2024, 14:45 WIB

Garis polisi melintang di pagar daycare sekaligus PAUD Wensen School, Jalan Putri Tunggal No. 42, Cimanggis, Depok. Di lokasi ini terjadi kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh pemilik sekolah, Meita Irianty (MI). (Liputan6.com/Dicky Agung Prihanto)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengungkap dari 110 daycare atau tempat penitipan anak di Kota Depok, hanya ada 12 yang mengantongi izin resmi dan sisanya tak memiliki.

"Dari 110 daycare yang beroperasi di Depok hanya 12 yang memiliki izin resmi," kata Direktur Jenderal HAM Kemenkumham, Dhahana Putra dalam keterangannya, Selasa (6/8/2024).

Dia pun juga menyinggung soal daycare Yayasan Wensen School Indonesia yang mendapat sororan lantaran kasus kekerasan anak.

"Daycare Yayasan Wensen School Indonesia, diketahui hanya memiliki izin untuk Kelompok Bermain (KB), bukan untuk daycare," ungkap Dhahana.

Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap operasional penitipan anak (daycare) di Depok.

"Kemarin Direktur Pelayanan Komunikasi HAM sudah berdialog dengan pihak Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), dan bagian hukum pemerintah kota Depok,” ucapnya.

"Kami melihat memang perlu ada pembenahan utamanya terkait dengan pengawasan operasional daycare sehingga kasus serupa tidak terulang ke depan," sambungnya.

Sebagai langkah menertibkan operasional daycare, Dhahana membeberkan Dinas Pendidikan Kota Depok akan segera mengumpulkan semua pemilik daycare yang belum berizin untuk mengurus legalitas operasionalnya.

"Tentunya, Ini langkah baik untuk meningkatkan proses pengawasan operasional sehingga pemerintah daerah kota Depok tidak dipandang mengabaikan hak-hak anak untuk terbebas dari potensi tindakan kekerasan," ucap Dhahana.

Selain itu, diajuga menyampaikan perlunya perhatian khusus kepada korban dalam kasus ini memerlukan pemulihan fisik dan psikis akibat trauma yang dialami. Dengan rekomendasi agar pemerintah kota Depok dapat mempermudah akses informasi legalitas operasional daycare.

"Publik dapat turut serta menyampaikan informasi bila ditemukan daycare yang beroperasi secara ilegal kepada pemerintah kota depok atau pihak berwajib," tuturnya.

Dorong Pemerintah Depok Ciptakan Pedoman Ramah Anak

Lebih lanjut, Dhahana mendorong agar pemerintah kota Depok melalui DP3AP2KB dapat segera merampungkan Pedoman Daycare Ramah Anak yang sesuai dengan Konvensi Hak Anak.

Ditjen HAM juga siap untuk melakukan pendampingan untuk substansi HAM dalam finalisasi Pedoman dimaksud.

"Harapannya Pedoman ini nantinya dapat mencakup pelatihan bagi tenaga pendidik di daycare untuk memastikan lingkungan yang aman bagi anak-anak," jelasnya.

"Dari pertemuan kemarin, kami mendapatkan informasi bahwa DP3AP2KB kota Depok memang berkomitmen untuk segera merampungkan pedoman ini. Tentunya ini hal yang patut untuk diapresiasi," tambah dia.

Jangan Sampai Dipandang Abai

Dhahana menggarisbawahi Indonesia merupakan negara pihak dalam konvensi hak anak.

Ratifikasi pemerintah Indonesia dalam konvensi tersebut menunjukan komitmen pemerintah Indonesia meningkatkan kualitas pemenuhan dan pemajuan hak anak di tanah air.

"Jangan sampai kita dipandang abai terhadap kepentingan terbaik anak yang tentunya juga merupakan hak asasi manusia," pungkasnya.

Reporter: Bachtiarudin Alam/Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓