Puan Maharani Sebut Demokrasi Tak Berjalan Jika Rakyat Tidak Berkuasa

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, Pemilu 2024 sudah usai. Dia pun menyampaikan kritik dan otokritik terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Hal itu disampaikannya saat pidato pada Sidang Tahunan 2024 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.

"Menang kalah selalu ada dalam pemilu, Kita dituntut untuk memiliki etika politik siap kalah dan siap menang, siap bertanding, siap juga untuk bersanding," kata Puan Jumat (16/8/2024).

Politikus PDIP ini menjelaskan, etika politik yang sama juga menuntut pemilu dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan kedaulatannya.

"Maka dalam Pemilu, seharusnya rakyatlah yang jadi pemenang. Sehingga berlaku adagium 'Suara rakyat adalah suara Tuhan' atau Vox Populi, Vox Dei," jelas Puan.

Namun, lanjut dia, kenyataannya rakyat tak pernah berkuasa. Hanya menentukan siapa yang aka berkuasa selanjutnya.

"Dalam berdemokrasi, rakyat tidak pernah berkuasa, rakyat hanya menentukan siapa yang akan berkuasa," sindirnya.

Padahal, lanjut Puan, hakekat demokrasi adalah untuk memberi jalan agar kekuasaan mendapatkan legitimasinya, sehingga kekuasaan dapat digunakan untuk mengatur bangsa dan negara bagi memberikan rakyatnya hidup sejahtera dalam harkat dan martabatnya.

"Akan tetapi, demokrasi dapat juga berjalan pada arah yang salah, yaitu demokrasi yang tidak menjalankan kedaulatan rakyat," tutur Puan.

Dalam pidatonya di Sidang Bersama 2024 hari ini, Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung proses penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 yang dinilai harus menjadi autokritik (koreksi diri). 

Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin.

Selain Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin, Sidang Bersama DPR-DPD yang masih dalam satu rangkaian dengan Sidang Tahunan MPR juga turut dihadiri jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju serta pimpinan lembaga/instansi Negara. Di antaranya seperti Menhan Prabowo Subianto yang juga Presiden terpilih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Puan menilai, ada banyak peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 lalu. Berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia pada Pemilu 2024 dinilai harus menjadi koreksi diri bagi semua.

“Itulah potret Pemilu 2024; Haruslah menjadi kritik dan autokritik bagi kita semua,” kata Puan.

“Pemilu 2024 telah berakhir, rakyat telah menggunakan hak kedaulatannya dan memberikan pilihannya, rakyat telah menilai dan memilih. Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apapun yang mendasari pertimbangannya,” sambungnya.

Menurut Puan, hal tersebut lantaran rakyat memilih atas dasar apa yang diketahui dan dipahaminya, terlepas dari kualitas atas apa yang diketahui dan dipahaminya. Ia juga menyinggung soal Pemilu berkualitas yang tidak dapat hanya dilihat dari partisipasi rakyat dalam memilih.

“Akan tetapi harus dilihat dan dinilai juga dari kebebasan rakyat untuk memilih, yaitu apakah rakyat dapat memilih dengan bebas, jujur, adil, tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, dan tanpa rasa takut,” tegas Puan.

Puan menjelaskan, menjaga dan menciptakan demokrasi yang berkualitas, semakin maju, dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab bersama. Puan menyatakan, tanggung jawab bersama juga tentang menjaga dan menciptakan demokrasi beradab, termasuk mengenai etika dalam politik.

"Menang kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik siap kalah dan siap menang. Etika politik yang sama juga menuntut pemilu dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan kedaulatannya,” ungkapnya.