Pertimbangkan Seruan PBNU, Muktamar Tandingan PKB Bakal Digelar di Jakarta Pekan Depan

Liputan6.com, Jakarta - Sekelompok barisan yang mengklaim sebagai bagian dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai Muktamar yang diselenggarakan di Nusa Dua Convention Center, Bali pada 24-25 Agustus 2024 adalah tidak sah.

Termasuk keputusan di dalam Muktamar tersebut, di mana, Mumaimin Iskandar (Cak Imin) kembali didapuk sebagai Ketua Umum PKB Periode 2024-2029.

"Muktamar PKB dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketenangan masyarakat dan wisatawan di seluruh Bali," ujar Sekretaris DPP PKB A Malik Haramain dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (25/8/2024).

Malik juga mengklaim, Muktamar PKB di Bali berlangsung secara tertutup dan menyalahi prinsip kaidah demokrasi serta cacat organisatoris.

Sehingga, lanjut dia, pengumpulan surat dukungan DPC PKB kepada Muhaimin Iskandar sebagai mandat kembali menjadi Ketua Umum PKB disebut ada ancaman pemecatan struktural.

Malik pun menyerukan kepada mereka yang berpandangan sama dengannya untuk mempertimbangkan untuk menggelar muktamar tandingan di Jakarta pada pekan depan dengan pertimbangan seruan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Mempertimbangkan keputusan tim panel dan seruan PBNU untuk tidak menyelenggarakan Muktamar di Bali, maka atas nama DPP kami menyelenggarakan muktamar pada 2-3 September 2024 di Jakarta," jelas dia.

Malik menyatakan, pihaknya sudah menunjuk Eks Sekjen PKB Lukman Edy untuk mempersiapkan pelaksanaan muktamar dan melengkapi susunan kepanitian, baik organizing comitte maupun steering committee.

Sebelumnya, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali ditunjuk secara aklamasi dan menjadi mandataris tunggal sebagai ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 2024-2029. Hal itu diputuskan usai seluruh peserta rapat pleno Muktamar PKB Bali menyetujuinya.

"Memutuskan dan menetapkan Doktor Abdul Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2024-2029, ditetapkan di Bali, Minggu, 25 Agustus 2024 pukul 00.01 waktu Bali," kata Jazilul Fawaid selaku pimpinan sidang pleno di Nusa Dua Convention Center, Minggu (25/8/2024).

Sebelum ditetapkan, pria yang karib disapa Cak Imin tersebut sudah mengantongi persetujuan dari total 38 Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) untuk menjadi ketua umum PKB untuk periode 2024-2029.

Persetujuan tersebut berlangsung secara aklamasi, sebab seluruh Dewan Pengurus Wilayah di 38 provinsi secara musyawarah mufakat hanya meminta nama Cak Imin untuk mengemban jabatan tersebut.

"Setuju!" ucap peserta muktamar.

Dalam pidato pembukanya di acara Muktamar ke-VI PKB di Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu, (24/8/2024), Cak Imin meminta seluruh kader partainya untuk solid dan tidak bisa digoyang oleh pihak-pihak manapun. Dia pun menegaskan tidak ada siapa pun yang bisa mengadu domba partainya.

"Siapa pun yang meragukan dan meremehkan PKB sebagai partai yang gampang diadu domba dan digoyang, saya perlu sampaikan, asumsi itu salah. Karena kekuatan kita solid," ujar Cak Imin.

Cak Imin menegaskan jajaran pengurus PKB solid hingga tingkat bawah. Bahkan, menurut dia, dengan prestasi PKB yang kian mumpuni, diklaim membuat mereka yang mau mengganggu PKB sungkan dan akhirnya tidak bisa bertahan hingga hari ini.

"Sampai yang mau ganggu-ganggu sungkan, betapa dahsyatnya kalian pengurus DPC, DPW. Tidak boleh lelah membangun solidaritas, sehingga kita saling meneguhkan, memperkuat, menyolidkan dan bahkan insyaallah kita pertahankan hari esok dan hari kapan pun," kata Cak Imin.

Muhaimin Iskandar pun mendorong PKB bisa bersiap pada kontestasi elektoral di Pilkada Serentak 2024. Sebab, berkaca pada Pemilu Presiden dan Legislatif 2024, kata Cak Imin, PKB mampu memberikan warna baru di pesta demokrasi elektoral di Indonesia.

"Sukses ini tentu sekaligus membawa semangat para kader untuk 'total football' di dalam berjuang," dia menandasi.

Sebelum Muktamar PKB digelar, ada sejumlah bus yang mengangkut massa menggelar demo di sekitaran lokasi di Nusa Dua, Bali. Mereka meminta agar Muktamar PKB untuk dibubarkan.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda menegaskan bahwa pedemo yang menggelar aksi jelang pembukaan Muktamar ke-VI PKB di Nusa Dua, Bali bukan pengurus PKB.

"Hasil investigasi kami, mereka bukan kader dan bukan pengurus PKB. Kami juga menuntut supaya mereka melepas baju atribut PKB yang mereka gunakan karena mereka bukan kader dan bukan pengurus PKB," kata Huda, saat konferensi pers, di Nusa Dua, Bali, Sabtu 24 Agustus 2024.

Dia menyebut, maksud terselubung di balik aksi demo agar citra muktamar menjadi negatif. Padahal, gelaran muktamar sudah berjalan dengan baik.

"Aksi ini karena mereka bukan pengurus dan bukan kader PKB. Aksi ini sengaja ingin merusak citra dan suasana muktamar yang sudah luar biasa berjalan ini, dan enggak ada masalah apa-apa," tegas dia.

"Karena itu aksi mereka adalah penyusupan dari proses legal konstitusional pelaksanaan muktamar ini dan yang sudah mendapatkan izin dari pihak aparat kepolisian," sambungnya.