4 Respons Mulai dari Pengamat hingga Ketum Parpol soal Kabar Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Kabinet Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan akan mengalami penambahan jumlah kementerian, dari semula 34 menjadi 44. Rencana ini didukung oleh adanya Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang memungkinkan perubahan tersebut.

Pada rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi DPR pada Senin, 9 September 2024, draf final RUU Kementerian Negara telah disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna. Jika revisi UU ini disahkan, presiden mendatang akan memiliki wewenang untuk menetapkan jumlah kementerian sesuai kebutuhan pemerintahan.

Kabar mengenai rencana Prabowo Subianto menambah kursi kabinet menjadi 44 menteri ini pun lantas mendapat perhatian publik, terutama pengamat maupun elite politik. Sebab, rencana jumlah kementerian di pemerintahan mendatang akan menjadi yang terbanyak sejak era Reformasi.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkap, penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih sekedar simulasi. Sehingga, kata Dasco, penambahan jumlah kementerian menjadi 44 belum final.

"Nah sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40, Kita juga masih melakukan simulasi," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Kendati demikian, Dasco belum bisa memberikan bocoran terkait nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebab, susunan kabinet sedang disimulasikan, perubahan bakal terus terjadi. Dia memprediksi nomenklatur kementerian Presiden dan para menteri Prabowo akan selesai H-7 atau H-5 pelantikan.

"Mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5," ujar dia.

Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai bahwa penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran sangat dimungkinkan, apalagi UU Kementerian Negara telah merevisi jumlah kementerian ditentukan presiden sesuai kebutuhan.

"Karena nanti, dari 34 (menteri), menjadi 44. Ya, mudah-mudahan, kawan-kawan kita, yang hari ini, Di DPR, berkesempatan untuk menjadi eksekutif," ujar politikus yang akrab disapa Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 September 2024.

Berikut respons dari sejumlah pihak terkait kabar penambahan jumlah kementerian di kabinet Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sebagaiman dihimpun Tim News Liputan6:

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai wacana penambahan jumlah kementerian sebaiknya diarahkan untuk mempercepat akselerasi kinerja pemerintahan.

Menurutnya, tujuan utama dari penambahan kementerian harus difokuskan pada peningkatan efektivitas kerja.

"Secara prinsip penambahan kementerian mesti diniatkan untuk percepat akselerasi kinerja, bukan untuk urusan yang lain," ujar Adi Prayitno saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu pagi.

Adi menegaskan bahwa penambahan kementerian juga harus membuat kinerja menteri makin cepat untuk kemajuan bangsa. Hal ini sekaligus mempercepat realisasi dalam mewujudkan visi dan misi pasangan Prabowo-Gibran.

"Jangankan jadi 41, jadi 100 kementerian pun tak masalah asal sesuai dengan kebutuhan untuk mempercepat mewujudkan visi dan misi Prabowo-Gibran," jelasnya. Dilansir dari Antara.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengaku sudah mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal ada 44 kementerian.

Menurut dia, penambahan jumlah kementerian sangat dimungkinkan, apalagi UU Kementerian Negara telah merevisi jumlah kementerian ditentukan presiden sesuai kebutuhan.

"Maksudnya, karena nanti kebijakan kementerian, dari (total) 34 (menteri) menjadi 44 (menteri)," kata Bamsoet, saat membuka Turnamen Bulu Tangkis Piala Pimpinan DPR dan MPR di GOR DPR, Senayan, Jakarta, Selasa malam 10 September 2024.

Dalam agenda tersebut, turut dihadiri sejumlah anggota DPR, seperti Nusron Wahid, Aria Bima, dan Viva Yoga Mauladi, serta pejabat tinggi badan usaha milik negara (BUMN). Menurut rencana, para pimpinan DPR dan MPR bakal ikut bertanding dalam turnamen bulu tangkis yang digelar pada 10-12 September 2024 itu.

Saat menyapa ke Nusron Wahid, Bamsoet pun berkelakar bahwa Nusron termasuk salah satu kandidat menteri. Nusron digadang-gadang menjadi Menteri Ketenagakerjaan walaupun ingin sebagai Menteri Perhubungan.

Selain Nusron, Bamsoet pun mengenalkan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi sebagai salah satu kandidat menteri. Tak hanya itu, Bamsoet bahkan menyebut PAN mendapat lima jatah menteri kabinet Prabowo-Gibran.

"Pembicaraan di banyak warung kopi, PAN mendapat kursi lima menteri. Jadi, salah satunya adalah Mas Viva Yoga," jelas Bamsoet.

Bamsoet berharap anggota DPR bisa mendapatkan kesempatan untuk berkarya di lembaga eksekutif. Dengan demikian, mereka bisa merasakan dikritisi hingga dimarahi para anggota DPR lainnya.

Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku tidak mempermasalahkan kebijakan presiden terpilih Prabowo Subianto, yang akan menambah jumlah kementerian dari 34 instansi menjadi 44 instansi. 

Menurut Bahlil, kebijakan itu bakal selaras dengan program pemerintah yang ingin melakukan percepatan. Tergantung tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta gaya dari masing-masing pemimpinnya. 

"Ya enggak apa-apa kalau itu dianggap kebutuhan. Mau melakukan percepatan, enggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya aja. Saya pikir itu masing-masing pemimpin punya style yang berbeda," ujar Bahlil usai Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (12/9/2024).

Bahlil menegaskan, penambahan jumlah kementerian ini jadi hak prerogatif Prabowo saat memimpin negara. Ia pun meminta publik untuk mempercayai putusan tersebut.

"Untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, pak Prabowo," ungkapnya. 

"Mau berapa jumlahnya, kita lihat saja. Dan saya yakinkan bahwa pasti pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tegas Bahlil. 

Sementara itu, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, penambahan jumlah kementerian di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum final. Ia menyebut, jumlah 44 hingga 40 kementerian belum dapat dipastikan. 

"Jadi begini, soal berapa jumlah sampai dengan sekarang masih kita simulasikan. Bahwa penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi tugas-tugas kementerian dalam rangka kita itu memenuhi janji kampanye," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Menurutnya, jumlah pasti menteri kabinet baru bisa disampaikan ke publik satu minggu sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang.

"Ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 mungkin," kata Dasco.

Meski demikian, Dasco menyebut calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak dari golongan profesional daripada partai politik.

"Tentunya juga melihat tempat dan orang yang tepat. Nah sehingga keberadaan orang-orang profesional itu juga lebih banyak kelihatannya daripada yang kemudian dari parpol," pungkasnya.