Anindya Bakrie Jadi Ketum Kadin, Menkumham: Tak Mungkin Ada Intervensi Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Atgas menegaskan tidak mungkin ada intervensi dari pemerintah perihal kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dengan Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum).

"Enggak mungkin ada intervensi pemerintah, karena Kadin adalah organisais indepenen,” tutur Andi di Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Andi enggan menanggapi sah tidaknya kepengurusan Kadin Indonesia yang baru. Pasalnya, hal itu menjadi urusan internal organisasi dan pemerintah tentu menghormati dinamika yang terjadi.

"Waktu yang lalu kami menegaskan, kalau Kemenkumham diminta melakukan harmonisasi maka akan kami lakukan,” jelas dia.

Adapun terkait ucapan selamat darinya kepada Anindya Bakri, hal itu dilakukan saat menghadiri undangan sarasehan Kadin Indonesia. Dia pun menampik kedatangannya merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Enggak ada (perintah presiden). Kan saya atas undangan sarahsehan Kadin. Karena acara munaslub, saya ucapkan selamat,” Andi menandaskan.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengucapkan selamat atas terpilihnya kepengurusan baru Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Saya ucapkan selamat atas mas Anin, atas amanah yang baru," kata Supratman dalam acara Sarahsehan Kadin, di Menara Kadin, Minggu (15/9/2024).

Acara Sarahsehan tersebut dihadiri Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo dan Anindya Bakrie yang ditunjuk sebagai Ketua Umum Kadin pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin pada 14 September 2024.

Pada kesempatan tersebut, Supratman mengatakan pemerintah menghormati proses internal yang berjalan di Kadin Indonesia. Menurutnya, Kadin Indonesia telah melalui proses internal pemilihan pengurus secara baik melalui munaslub.

"Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya dan sudah diselesaikan lewat dengan keputusan munaslub yang ada," jelas Supratman.

Supratman menambahkan, pemerintah akan mengikuti aturan dan mendukung aspirasi munaslub yang berasal dari perwakilan Kadin daerah.

Supratman menyebut pemilihan Anindya merupakan kehendak seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah dan pemerintah akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh internal Kadin Indonesia.

"Aturannya seperti itu. Namun semua keputusan presiden pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di kementerian. Kira-kira berapa lama, ya kalau bisa secepatnya, kenapa harus berlama-lama," pungkasnya.

Diketahui, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengungkapkan peristiwa yang saat ini terjadi di Kadin tidak ada urusan politik dan tidak ada intervensi.

"Konteks ini tidak ada disini urusan politik, tidak ada intervensi, tetapi ada perorangan atau kelompok yang memang melakukan Munaslub secara ilegal," kata Arsjad dalam konferensi pers, Minggu (15/9/2024).

Arsjad membantah rumor Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu, 14 September kemarin karena Arsjad saat itu cuti dari jabatannya dan menjadi Ketua Pemenangan Tim Ganjar-Mahfud pada Pemilu beberapa waktu lalu.

Arsjad menuturkan, semua keputusan selalu didiskusikan dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kadin Daerah dan pengurus harian.

Arsjad pada saat itu memutuskan untuk mengambil cuti dan menjadi Ketua Pemenangan Tim Ganjar-Mahfud, tetapi teman-teman di Kadin meminta agar Arsjad tidak perlu mengambil cuti karena berdasarkan AD/ART dirinya tidak perlu mengambil cuti. Namun pada akhirnya, Arsjad tetap mengambil cuti.

"Saya putuskan ke teman-teman kita harus tunjukkan good governance kita memastikan kita selalu mengacu pada good governance maka saya putuskan melaksanakan yang namanya berhalangan hadir atau cuti, itu yang saya lakukan," jelasnya.

Meskipun begitu, Arsjad masih belum bisa mengungkapkan nama oknum atau yang berada di balik kegiatan Munaslub Kadin pada Sabtu kemarin.