Jokowi Curhat Approval Ratingnya Melorot Jadi 43 Persen saat Potong Subsidi BBM

Jokowi mengatakan approval rating atau tingkat kepuasan publik atas kinerjanya sempat turun drastis dari 72 persen menjadi 43 persen di masa awal-awal pemerintahannya tahun 2014

oleh Lizsa Egeham diperbarui 11 Okt 2024, 18:14 WIB
Diterbitkan 11 Okt 2024, 18:14 WIB
Soal Reshuffle Kabinet Ini Kata Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merombak (reshuffle) kembali jajaran kabinet kerjanya. Lalu siapakah yang diganti dan masih bertahan? (Foto: Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan approval rating atau tingkat kepuasan publik atas kinerjanya sempat turun drastis dari 72 persen menjadi 43 persen di masa awal-awal pemerintahannya tahun 2014. Hal ini dikarenakan kebijakan memotong subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Kembali ke 10 tahun yang lalu, saya ingat dulu saat pengalihan subsidi BBM, subsidinya kita potong tapi harganya tentu naik. Saat itu, saya ingat, approval rating saya 72 persen , karena menaikkan BBM jatuh, melorot menjadi 43 persen," jelas Jokowi dalam acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024).

Namun, Jokowi tetap berani mengambil keputusan memotong subsidi BBM, meski tingkat kepuasan masyarakat menurun. Menurut dia, kebijakan tersebut sudah diukur dan diperhitungkan dengan matang.

"Tapi sudah saya hitung, ya itu sebuah risiko yang memang harus saya ambil. Memutuskan sesuatu yang memang kita rencanakan, kita ukur, dan berani atau tidak. Saya putuskan berani. Jatuh 72 (persen) ke 43 (persen)," ujarnya.

Jokowi menuturkan kebijakan tersebut akhirnya membuat Indonesia memiliki ruang fiskal yang lebih besar dari sebelumnya. Akhirnya, Jokowi pun menggencarkan pembangunan berbagai infrastruktur di sejumlah daerah Indonesia.

"Tapi dari situlah kita memiliki ruang fiskal yang lebih besar. Kira-kira melompat ruang fiskal kita tambahannya ada Rp170-an triliun saat itu. Dari situlah kita berangkat membangun yang namanya infrastruktur," tutur Jokowi.

 

Beberkan Sejumlah Proyek Infrastruktur

Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat Pembukaan Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tahun 2023 di Istana Negara Jakarta, Senin (25/9/2023). (Dok Humas Sekretariat Kabinet RI/Oi)

Dia lalu membeberkan berbagai proyek infrastruktur yang dibangun selama 10 tahun pemerintahannya. Mulai dari, 366.000 kilometer jalan desa, 6.800 embung, 14.700 pasar desa, 46.000 Posyandu, hingga 2.433 KM.

Selain itu, kata dia, pemerintah membangun 25 bandara dan 25 pelabuhan baru. Jokowi menuturkan pembangunan infrastruktur menaikkan tingkat daya saing Indonesia di dunia dari peringkat 42 pada 2015 menjadi 27 di 2024.

"Dan juga telah menaikkan global innovation ranking dari 97 melompat ke 54. Ini angka-angka yang harus kita sajikan supaya kita karena Bapak/Ibu pinter-pinter semuanya, maka jadi tau bahwa dari pembangunan itu ada hasil-hasil yang konkrit yang akan memperkuat daya saing kita. Itu yang perlu angkanya saya sampaikan," pungkas Jokowi.

Presiden 2 Periode

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Saat Pilpres tersebut, Jokowi terpilih sebagai presiden bersama pasangannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam Pilpres 2019, Jokowi kembali terpilih untuk masa jabatannya yang kedua. Kali ini, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin. Keduanya dilantik pada 20 Oktober 2019 untuk masa jabatan hingga 20 Oktober 2024.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Prabowo dan Gibran berhasil memenangi Pilpres 2024.

Infografis Mimpi SBY Naik Kereta Bersama Jokowi dan Megawati. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Mimpi SBY Naik Kereta Bersama Jokowi dan Megawati. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya