Puan Maharani soal Kabinet Prabowo-Gibran: Kita Lihat Nanti Kinerjanya

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara soal potensi kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan membebankan anggaran negara lantaran banyak jumlahnya.

Dia mengatakan, agar memberikan kesempatan kabinet Prabowo-Gibran untuk bekerja terlebih dahulu.

"Kita lihat bagaimana nanti kinerja yang akan dilakukan oleh kabinet yang akan datang. Ini kan baru juga pengumuman belum melakukan apa yang harus dilakukan," kata Puan dalam keterangannya, Senin (21/10/2024).

Dia menegaskan, sebagai DPR RI, pihaknya akan melihat dulu seperti apa ke depannya, karena pemerintahan Prabowo-Gibran ini baru berjalan. Sehingga diawal ini perlu didukung untuk bekerja bagi masyarakat Indonesia.

"Kita dukung dulu. Kita lihat dulu bagaimana nantinya, kita lihat seperti apa dengan adanya penambahan kementerian dan badan-badan ini," jelas Puan.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) juga mengungkapkan, partainya akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran melalui jalur parlemen.

"Jadi kita sama-sama membangun Indonesia bagaimana membuat Indonesia menjadi lebih maju, menjadi lebih baik, menjadi lebih dikenal luas oleh pimpinan internasional melalui Parlemen," kata Puan.

Sebelumnya, Wasekjen PDIP Adian Napitupulu menilai, pidato perdana Presiden Prabowo Subianto terkait membebaskan rakyat dari kemiskinan dan penderitaan dapat dibuktikan dalam komposisi kabinetnya.

"Jadi begini, mengukur seorang presiden, itu diukur nanti ukuran pertamanya adalah komposisi kabinetnya. Apakah komposisi kabinetnya itu sesuai dengan yang dia sampaikan dalam pidato, atau sebaliknya?," kata Adian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Menurut Adian, rakyat sendiri yang akan menilai apakah susunan kabinet yang baru bisa menyelesaikan tantangan dalam pidato Prabowo.

"Nah rakyat harus lihat komposisi ini. Menjawab enggak persoalan-persoalan Prabowo tadi," sambungnya.

Namun, Adian menilai kabinet Prabowo justru akan sangat gemuk dan hal itu justru hanya akan menyulitkan terwujudnya keinginan Prabowo seperti dalam pidatonya.

"Pertama terlalu besar. Itu akan menyulitkan. Jadi begini, ketika mejanya terlalu banyak, maka birokrasi akan panjang. Birokrasi yang panjang itu akan menjadi beban buat perijinan buat investasi dan sebagainya sederhananya begitu lho," ujarnya.

Menurutnya, bertambahnya jumlah kementerian sama saja menambah beban negara dan birokrasi berbelit.

"Tadinya mejanya 34 sekarang mejanya jadi 42. Kan tambah meja tuh ya kan. Tambah meja artinya tambah birokrasi, tambah birokrasi artinya tambah proses. Tambah proses artinya tambah waktu. Tambah waktu artinya tambah beban baru. Itu aja. Dan itu sangat logis. Sederhananya gitu aja menurut gua," pungkasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bahwa PDI Perjuangan (PDIP) tak menitipkan kadernya di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, dia menegaskan bahwa PDIP tetap mendukung pemerintahan Prabowo.

"Betul bahwa PDI Perjuangan tidak akan menaruh kadernya di PDI Perjuangan. Tetapi bagi PDI Perjuangan itu tidak berarti oposisi," kata Muzani saat diwawancarai di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

"PDI Perjuangan tidak mengenal oposisi tapi juga tidak mengenal koalisi. Koalisi tidak berarti harus menaruh menteri di dalam pemerintahan. Oposisi tidak harus menaruh, oposisi tidak harus mengambil cara dengan pemerintahan," sambung dia.

Saat ditanya apakah Gerindra akan khawatir jika PDIP tak berada di kabinet, Muzani kembali menegaskan bahwa partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu tidak mengenal istilah oposisi.

"Yang disampaikan begitu, bagi PDI tidak mengenal kata oposisi dan tidak mengenal kata koalisi. Itulah sistem presidensil. Kalau kami masuk tidak berarti harus menaruh kadernya di dalam kementerian. Kalau kami oposisi tidak harus selalu mengambil cara dengan pemerintahan," kata Ketua MPR ini.