Tak Masuk Kabinet Prabowo, Nasdem: Biasanya Lebih Mesra Ketimbang di Dalam

Saat disinggung soal, apakah ada kemungkinan bergabung di pertengahan jalan. Willy Aditya menegaskan, jika partainya mempunyai komitmen politik.

oleh Muhammad AliTim News diperbarui 28 Okt 2024, 18:43 WIB
Diterbitkan 28 Okt 2024, 18:43 WIB
Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus Tim Badan Pekerja (BAJA) Anies-Cak Imin, Willy Aditya.
Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus Tim Badan Pekerja (BAJA) Anies-Cak Imin, Willy Aditya. (Liputan6.com/ Winda Nelfira)

 

Liputan6.com, Jakarta -n Partai Nasional Demokrat (NasDem) memastikan tidak menempatkan kadernya di dalam Kabinet Merah Putih yang sudah dibentuk sehari setelah pengambilan sumpah terhadap presiden-wakil presiden.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk sejumlah orang untuk menjadi pembantunya selama periode 2024-2029 dan telah diberi pembekalan di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

"Nasdem kan di dalam pemerintahan portofolio tidak di menteri, itu saja. Biasanya kan itu lebih mesra ketimbang yang di dalam," kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

"Iya kan lebih closely friend itu ya," sambungnya.

Kemudian saat disinggung soal, apakah ada kemungkinan bergabung di pertengahan jalan. Ia menegaskan, jika partainya mempunyai komitmen politik. Meski nantinya akan ada evaluasi Kabinet Merah Putih yang dilakukan Prabowo sebagai pemimpin Indonesia pada enam bulan mendatang.

"Nanti kita lihat lah, tapi NasDem memiliki komitmen politik yang kuat, strong, untuk kemudian pemerintahan ini berjalan untuk mengantarkan cita-cita yang sudah diletakan dari para founding fathers yang kemudian dipertegas oleh Prabowo ini berjalan dengan baik," pungkasnya..

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjawab kabar Presiden Prabowo Subianto akan mengevaluasi jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih dalam waktu enam bulan. Dia mengatakan Prabowo setiap hari mengevaluasi jajaran kabinetnya.

"Ndak, ndak, evaluasi tidak begitu. Evaluasi setiap hari akan dievaluasi, setiap saat akan dievaluasi. Jadi enggak ada patokan sekian bulan, sekian bulan, enggak ada," kata Prasetyo kepada wartawan di Akmil Magelang Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Dia membantah ada kausal dalam pakta integritas bahwa menteri diberikan waktu enam bulan dam apabila kinerjanya tidak bagus harus siap direshuffle dalam jangka waktu itu.

 

Sepenuh Hati

Resmi, Presiden Prabowo Subianto Lantik 48 Menteri dan Lima Kepala Lembaga dalam Kabinet Merah Putih
Prosesi pelantikan para menteri dalam Kabinet Merah Putih dilaksanakan pada Senin (21/10/2024) pagi. (AP Photo/Achmad Ibrahim)

Ketua DPP Partai NasDem, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa partainya tetap memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, meskipun tidak bergabung dalam kabinet.

Ia menegaskan bahwa dukungan NasDem untuk pemerintahan mendatang bukanlah dukungan setengah hati.

"Meskipun tidak masuk dalam kabinet, itu bukan berarti koalisi setengah hati. Ini koalisi yang betul-betul sepenuh hati," kata Sugeng, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, (20/10/2024).

Sugeng menyadari bahwa publik bertanya-tanya perihal NasDem tak mengambil jatah menteri. Menurutnya, NasDem tidak punya hak moral juga untuk mengambil jatah menteri.

"NasDem tidak punya hak moral untuk mengambil jatah menteri. Biarkanlah Menteri ini disusun oleh koalisi yang waktu itu memenangkan Pak Prabowo," ujar Sugeng.

Sugeng menekankan NasDem akan mendukung pemerintahan lewat legislatif. Banyak hal yang akan dipantau NasDem untuk mendukung pemerintahan ke depan.

"Pertama legislasi, budgeting atau anggaran bagaimana pendapatan didapatkan, baik dari pajak maupun PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pendapatan negara bukan pajak, demikian juga pengawasan jalannya pemerintahan," imbuh dia.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com

Infografis

Infografis Gelombang Demonstrasi Marak, DPR Batalkan Pengesahan Revisi UU Pilkada. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Gelombang Demonstrasi Marak, DPR Batalkan Pengesahan Revisi UU Pilkada. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya