Megawati Duga Ada Mobilisasi Kekuasaan yang Bikin Warga Jateng Bungkam

Liputan6.com, Jakarta Calon yang diusung oleh PDI Perjuangan dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi keok oleh rivalnya, Ahmad Luthfi-Taj Yasin berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan beberapa lembaga survei.

Berkaitan dengan itu, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri pun buka suara atas kekalahan calon yang diusung partainya di Jawa Tengah. Ia menyebut, Jawa Tengah adalah kandang banteng karena menjadi basis pemilih loyal PDI Perjuangan.

"Saya mengenal baik Jawa Tengah dengan baik, saya terpilih sebagai anggota DPR RI tiga kali, Jawa Tengah bukan hanya 'kandang banteng', namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme," ujarnya.

Megawati pun curiga, telah terjadi mobilisasi kekuasaan sehingga warga Jateng bungkam. Dia meyayangkan praktik-praktik ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral dan hati nurani.

"Namun dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman," ujarnya.

Untuk itu, Presiden ke-5 RI ini menyerukan kepada kader PDI Perjuangan untuk tidak takut menyuarakan kebenaran.

"Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran," ucap Megawati.

Dia pun menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak akan Lelah berjuang melawan intimidasi penguasa.

"Ingat, bahwa Pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban, etika, moral, hari nurani harus jelas tergambarkan," tegas Megawati.

Megawati mengingatkan, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara.

"Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya," ucapnya.

"Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral," jelas Megawati.

Dirinya menegaskan ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat, Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan.

"Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan," tegas Megawati.

(*)