Pengamat Sayangkan Usul PDIP Minta Kembalikan Polri ke TNI dan Dibawah Kemendagri

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengingatkan politikus PDIP Deddy Sitorus dan juga kader PDIP lainnya bahwa pendapat mengembalikan Polri ke TNI dan dibawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah upaya-upaya yang coba mengkerdilkan kerja-kerja Polri.

"Karena bagaimanapun juga Polri sudah berupaya untuk menjadi institusi yang baik sebagai penjaga keamanan, pengayom, pelindung masyarakat," ujar Fernando, melalui keterangan tertulis, Sabtu (29/11/2024).

Dia menilai, jika pun ada kekurangan-kekurangan pada institusi Polri, maka tentunya menjadi tugas bersama untuk bagaimana menjadikan Polri itu menjadi semakin baik.

"Polri itu semakin sesuai dengan amanah Undang-Undang menjalankan tugas-tugasnya. Jadi bukan langsung kita meminta kepada pemerintah untuk mengembalikan Polri itu ke TNI ataupun di bawah Kemendagri," terang Fernando.

Terkait tudingan PDIP atau Dedi Sitorus adanya cawe-cawe Polri di Pilkada, Fernando menegaskan maka hal itu harus dibuktikan supaya jangan menjadi fitnah.

"Jadi kalaupun ada oknum-oknum yang terlibat, tentu ini harus ada pembenahan. Bagaimana melakukan pembenahan itu? Ya misalnya salah satunya seperti pernah saya katakan yakni perlu dilakukan penguatan Kompolnas," ucap dia.

Fernando menyebut, Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) yang ini tidak dipilih oleh Presiden, tetapi kita serahkan pemilihannya oleh DPR RI yang dilakukan seleksi oleh Pansel dan dipilih oleh DPR RI dan diberikan kewenangan.

"Jadi tidak ada lagi unsur dari pemerintah seperti selama ini kan ada tiga dari unsur-unsur pemerintah. Sehingga mereka bisa melakukan pengawasan secara ketat terhadap Polri supaya menjadikan Polri profesional dan bisa menjalankan tugas sebagaimana seharusnya," papar dia.

Oleh karena itu, kata Fernando, usulan itu jangan langsung mengkerdilkan ataupun mengembalikan ke era Orde Baru.

"Ingat, pada saat Orde Baru yang lalu bagaimana pada saat itu ABRI dimanfaatkan oleh Golkar untuk mendukung kekuatan mereka yang dinamakan pada saat itu ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golkar) untuk mendukung pemerintahan orde baru," terang dia.

Fernando berpesan agar pernyataan Deddy Sitorus ataupun kader PDI Perjuangan lainnya perlu dikaji ulang dan kalaupun ada upaya-upaya untuk melakukan reformasi terhadap Polri, maka harus lakukan secara bijak.

"Kita lakukan secara hati-hati, kajian yang betul-betul untuk bisa bagaimana Polri itu bisa lebih baik ke depannya," pungkas Fernando.

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencermati pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, khususnya pada hari pencoblosan tanggal 27 November.

"DPP PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan, karena bekerjanya sisi-sisi gelap demokrasi. Di mana sisi-sisi gelap ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari tiga aspek," tutur Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 November 2024.

"Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan parcok, partai coklat, dan yang ketiga Pj kepala daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi," sambungnya.

Hasto mengulas anomali besar yang terjadi di Pilkada Banten, bahwa terjadi mobilisasi instrumen negara, baik aparatur dan sumber daya. Kemudian Pilkada Sumatera Utara, yang menggunakan simbolisasi beras untuk rakyat miskin.

"Dengan kode BN, Beras Nasional. Sebagai akronim juga BN dari Bobby Nasution," ucap dia.

Dia juga membahas Pilkada Jawa Tengah, bahwa terjadi upaya keras untuk menghancurkan kandang banteng. Namun begitu, PDIP tetap kuat menghadapi banyaknya gelombang tekanan dari berbagai arah.

"Nanti secara empiris kami bisa buktikan bahwa ketika kandang banteng ini mencoba ditekan, tetapi ternyata justru secara progresif terjadi persemaian kandang-kandang banteng, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya mustahil untuk dimenangkan oleh PDI Perjuangan," kata Hasto.

Selain itu, Pilkada Jawa Timur dan Sulawesi Utara disebutnya mengalami hal serupa dengan Banten.

"Untuk itu nanti terhadap kehadiran parcok dan Pj Kepala Daerah nanti Pak Deddy Sitorus (menyampaikan). Dan kemudian nanti saudara Ronny membahas terhadap proses-proses hukum yang akan dilakukan, karena ada pengingkaran juga terhadap marwah Mahkamah Konstitusi di dalam pelaksanaan Pilkada Serentak ini," Hasto menandaskan.