3 Fakta Terkait PDIP Pecat Kadernya Effendi Simbolon, Buntut Dukung RIDO

Liputan6.com, Jakarta - Belum lama ini beredar sebuah surat berkop PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan pemberhentian terhadap kadernya yaitu Effendi Muara Sakti Simbolon atau Effendi Simbolon.

Terlihat surat tersebut ditandatangani pada 28 November 2024 di Jakarta oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Ada empat poin keputusan dalam surat tersebut. Salah satunya memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Effendi Muara Sakti Simbolon (Effendi Simbolon) dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Seperti diketahui sebelumnya saat masa kampanye Pilkada Jakarta 2024, ribuan warga yang tergabung dalam Komunitas Batak Jakarta memenuhi Jakarta International Velodrome, Senin, 18 November 2024.

Mereka datang dengan satu tujuan, yaitu mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) untuk memenangkan pilkada Jakarta. Turut hadir secara langsung dalam acara tersebut, Effendi Simbolon.

PDIP pun menjelaskan alasan pemecatan Effendi Simbolon dari keanggotan partai, yakni lantaran Effendi berkomunikasi intens dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Juru Bicara PDIP Aryo Seno Bagoskoro mengatakan, saat kader bertemu serta berkomunikasi, dan tentu harus dilandaskan oleh gagasan dan nilai partai.

"Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi ini beda persoalan. Kalau dengan yang lain-lain tokoh politik yang lain tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai," ujar Seno di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu 1 Desember 2024.

Berikut sederet fakta terkait Effendi Muara Sakti Simbolon atau Effendi Simbolon dipecat PDIP dihimpun Tim News Liputan6.com:

PDIP memecat kadernya Effendi Muara Sakti Simbolon atau dikenal dengan Effendi Simbolon. Surat pemberhentian itu ditandatangani pada 28 November 2024 di Jakarta oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Pemecatan ini buntut dari sikap Effendi yang mendukung Ridwan Kamil-Suswono saat Pilkada Jakarta 2024. Sikap itu dinilai bertentangan dengan keputusan partai yang mendukung pasangan Pramono-Rano.

Momen dukungan Effendi kepada RK diberikan saat ribuan warga yang tergabung dalam Komunitas Batak Jakarta memenuhi Jakarta International Velodrome, Senin 18 November 2024 lalu.

Mereka datang dengan satu tujuan, yaitu mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) untuk memenangkan pilkada Jakarta. Turut hadir secara langsung dalam acara tersebut, Effendi Simbolon.

Dukungan dari Komunitas Batak Jakarta kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono ditegaskan lewat acara bertajuk Mauliate Ridwan Kamil. Sekitar 10 ribu orang tercatat mendaftarkan diri untuk hadir di acara tersebut. Mauliate Ridwan Kamil di Velodrome mematahkan anggapan bahwa komunitas Batak menaruh hati terhadap calon lain.

Sambutan yang luar biasa besar dari Komunitas Batak Jakarta membuat Ridwan Kamil terharu. Dia mengaku merasa sangat terhormat karena diterima dengan tangan terbuka.

"Kalau boleh jujur, dari pertama saya masuk ke tempat ini, hati saya terharu. Terima kasih sudah diterima, disambut dengan antusias," ujar Ridwan Kamil.

"Saya dinasihati oleh orang tua saya, kalau jadi pemimpin niatnya harus baik. Niat jadi pemimpin harus untuk ibadah, mencari ridho Tuhan. Tidak mencari kaya, tidak mencari popularitas. Niatnya jadikan kekuasaan sebagai alat untuk memberikan kebaikan," terang suami Atalia Praratya tersebut.

Ridwan Kamil juga memastikan dirinya akan menjadi pemimpin bagi semua golongan. Inklusif dan adil, tanpa memandang latar belakang.

"Saya adalah pemimpin untuk semua golongan. Saya akan melayani, mengurusi semua etnis yang ada di Jakarta. Termasuk saudara-saudara etnis Batak yang saya cintai," kata RK.

Sebuah surat berkop PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan pemberhentian terhadap kadernya, Effendi Muara Sakti Simbolon. Terlihat surat tersebut ditandatangani pada 28 November 2024 di Jakarta oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Ada empat poin keputusan dalam surat tersebut. Satu, memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Effendi Muara Sakti Simbolon (Effendi Simbolon) dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Dua, melarang saudara dalam diktum satu melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Tiga, DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada kongres partai.

Empat, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PDI Perjuangan (PDIP) menjelaskan alasan pemecatan Effendi Simbolon dari keanggotan partai, yakni lantaran Effendi berkomunikasi intens dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Juru Bicara PDIP Aryo Seno Bagoskoro mengatakan, saat kader bertemu serta berkomunikasi, dan tentu harus dilandaskan oleh gagasan dan nilai partai.

"Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi ini beda persoalan. Kalau dengan yang lain-lain tokoh politik yang lain tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai," ujar Seno di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu 1 Desember 2024.

Seno kembali mengingatkan berbagai kritikan hingga dosa yang dialamatkan kepada Jokowi yang dinilai mengganggu demokrasi.

"Bicara tentang Pak Jokowi maka berbagai persoalan dan dosa-dosa politik yang terjadi selama setidaknya beberapa waktu terakhir ini, itu yang mendapatkan berbagai macam kecaman, kritik dan berbagai perbicangan yang begitu luas di antara anak-anak muda tentang masa depan politik kita, peradaban politik kita yang diganggu sendi-sendinya oleh Pak Jokowi," tutur dia.

Oleh karena itu, Seno menegaskan PDIP tidak bisa berkompromi atas langkah Effendi yang melakukan kongkalingkong dengan Jokowi.

"Maka pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong, komunikasi dengan Pak Jokowi ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai maka dilakukan suatu langkah tegas dari PDIP sebagaimana selama ini langkah tegas selalu dilakukan," terang dia.

"Kalau dengan yang lain-lain tentu partai masih kemudian akan melakukan suatu proses mediasi. Tetapi kalau bicaranya ini hari ini dengan Pak Jokowi maka prinsipnya tegas ini yang diambil oleh partai," sambung Seno.