Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 Jusuf Kalla (JK) mengklaim telah melaporkan Agung Laksono ke polisi atas dugaan mendirikan PMI tandingan. Itulah top 3 news hari ini.
JK menyebut, tindakan Agung Laksono tersebut ilegal dan melawan hukum. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI itu juga menegaskan bahwa tindakan Agung Laksono tersebut sudah dilaporkan kepada pihak berwajib.
Baca Juga
Senada dengan Jusuf Kalla, Ketua Bidang Hubungan Internasional PMI periode 2019-2024 Hamid Awaluddin juga memberikan kritik keras terhadap tindakan Agung Laksono. Hamid menjelaskan bahwa langkah pendirian PMI tandingan bertentangan dengan konstitusi organisasi.
Advertisement
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan swasembada pangan dan energi merupakan kunci pengendalian inflasi di Indonesia masa depan. Dia pun meminta agar swasembada pangan dilakukan hingga ke tingkat kabupaten dan kecamatan, sesuai dengan kearifan lokal bangsa.
Prabowo memuji mekanisme pengendalian inflasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya, mekanisme yang dilakukan dari pusat ke daerah ini dapat menekan angka inflasi di Indonesia.
Prabowo mengapresiasi capaian inflasi nasional yang berhasil ditekan di bawah 3 persen meski di tengah ketidakpastian global. Hal ini, kata dia, merupakan prestasi yang patut disyukuri.
Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait PDI Perjuangan (PDIP) sudah mendepak Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dari partainya. Hal ini membuka spekulasi dirinya untuk pindah kapal.
Meski demikian, menurut Analis Komunikasi Politik dari KedaiKOPI Hendri Satrio atau Hensat, Jokowi sebetulnya tidak lagi perlu rumah berupa partai politik.
Pasalnya, kata dia Jokowi adalah tokoh bangsa usai pensiun sebagai kepala negara. Kecuali, lanjutnya apabila Jokowi belum merasa dirinya adalah tokoh bangsa.
Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Senin 9 Desember 2024:
1. JK Laporkan Agung Laksono ke Polisi, Diduga Gegara Bikin PMI Tandingan
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 Jusuf Kalla (JK) mengklaim telah melaporkan Agung Laksono ke polisi atas dugaan mendirikan PMI tandingan.
JK menyebut, tindakan Agung Laksono tersebut ilegal dan melawan hukum.
"Itu ilegal dan pengkhianatan. Kita harus lawan karena dia buat bahaya untuk kemanusiaan," ujar JK ketika diwawancarai pada Senin 9 Desember 2024.
Wakil Presiden ke 10 dan 12 RI itu juga menegaskan, bahwa tindakan Agung Laksono tersebut sudah dilaporkan kepada pihak berwajib.
"Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu," ujarnya.
Senada dengan Jusuf Kalla, Ketua Bidang Hubungan Internasional PMI periode 2019-2024 Hamid Awaluddin juga memberikan kritik keras terhadap tindakan Agung Laksono.
Hamid menjelaskan bahwa langkah pendirian PMI tandingan bertentangan dengan konstitusi organisasi.
Advertisement
2. Prabowo: Swasembada Pangan dan Energi Kunci Pengendalian Inflasi di Indonesia
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan swasembada pangan dan energi merupakan kunci pengendalian inflasi di Indonesia masa depan.
Dia pun meminta agar swasembada pangan dilakukan hingga ke tingkat kabupaten dan kecamatan, sesuai dengan kearifan lokal bangsa.
"Swasembada pangan, swasembada energi, kunci pengendalian inflasi, terobosan semacam ini juga sesuatu yang yang sangat bermanfaat," kata Prabowo saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin 9 Desember 2024.
"Kuncinya sekali lagi adalah swasembada. Swasembada pangan dalam arti yang luas dan dalam arti yang menyeluruh. Dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan, tiap desa. Jadi inilah strategi besar kita," sambungnya.
Dia memuji mekanisme pengendalian inflasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya, mekanisme yang dilakukan dari pusat ke daerah ini dapat menekan angka inflasi di Indonesia.
3. Didepak PDIP, Jokowi Disebut Tak Perlu Lagi Rumah Politik Baru
PDI Perjuangan (PDIP) sudah mendepak Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dari partainya. Hal ini membuka spekulasi dirinya untuk pindah kapal.
Meski demikian, menurut Analis Komunikasi Politik dari KedaiKOPI Hendri Satrio atau Hensat, Jokowi sebetulnya tidak lagi perlu rumah berupa partai politik.
Pasalnya, kata dia Jokowi adalah tokoh bangsa usai pensiun sebagai kepala negara.
"Jokowi itu sebetulnya tidak perlu bingung, ia kan tokoh bangsa, dan tokoh bangsa sudah tidak perlu rumah (partai politik), rumahnya kan negara ini, Indonesia," kata Hensat kepada Liputan6.com, dikutip Senin 9 Desember 2024.
Advertisement