Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Gelar Refleksi Akhir Tahun 2024

Liputan6.com, Jakarta - Jajaran di kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Kampus Poltekim, Kota Tangerang, Senin (16/12/2024).

Dalam pemaparan refleksi akhir tahun itu, empat menteri hadir langsung. Mereka adalah Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jendral Pol (Purn) Agus Andrianto.

Keempatnya memaparkan jaminan, bila tahun depan, masing-masing kementerian akan berjalan dengan saling bersinergi dan lebih fokus dalam bekerja. Namun, Kementerian Hukum menyatakan, pihaknya tak akan mengganti logo kementerian, dan akan tetap menggunakan logo yang lama.

"Kami tidak akan mengganti logo kementerian, karena, yang pertama, suatu saat kita tidak tahu kebijakan pemerintah. Dan saya pastikan satu hal, siapa pun yang akan memimpin republik ini, Kementerian Hukum tidak akan mungkin dibubarkan, karena peran fungsi kementerian ini adalah jendela bagi republik ini," kata Menteri Hukum Supratman.

Lalu, dia pun menuturkan, bila SDM di kementerian tersebut yang semula ada 67 ribu pegawai, bekerja Bersama-sama sebagai KemenkumHAM, kini karena adanya pemecahan, maka SDM mengalami proses pengurangan, jadi ada sekitar 8 ribu pegawai.

Sementara itu, dalam pemaparan tersebut juga diungkapkan berbagai macam pencapaian yang disampaikan oleh Sekjen Kemenkumham Irjen Pol Nico Afinta. Seperti di bidang Imigrasi, adanya peningkatan pelayanan keimigrasian dengan indeks 127 persen, dan penegakan hukum keimigrasian dengan naik 119 persen.

"Di Bidang Pemasyarakan, sebanyak 200 narapidana teroris menyatakan ikrar setia pada NKRI, penggagalan 75 upaya penyelundupan narkoba di Lapas dan Rutan, adanya 52 narapidana yang lulus perguruan tinggi, hingga sebanyak 7,800 narapidana yang menerima rehabilitasi medis dan sosial,"ungkap Nico.

Sementara itu, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menuturkan, bila pihaknya siap untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Terutama dalam bidang hukum, HAM, keimigrasian dan juga pemasyarakatan.

"Pertama, menciptakan stabilitas nasional, mencakup bidang politik, hukum dan ekonomi termasuk sosial dan lingkungan, serta pertahanan dan keamanan,"katanya.

Kementerian yang berada di bawah kordinasinya, memegang fungsi untuk bagaimana menciptakan tabilitas hukum. Misalnya, peraturan perundang-undangan berkualitas yang tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat, perlindungan HAM yang berkeadilan.