Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Sultan Najamuddin mengusulkan agar uang hasil korupsi dari para koruptor bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis (MBG). Usulan itu disampaikan Sultan untuk membantu menyukseskan program unggulan Prabowo itu.
Awalnya, Sultan menanggapi polemik usulan yang disampaikannya bahwa dana zakat bisa digunakan untuk program makan bergizi gratis. Sultan mengaku menyampaikan hal itu untuk membantu pemerintah. Bukan mewajibkan masyarakat untuk membiayai program makan bergizi gratis melalui zakat.
Advertisement
Baca Juga
"Sekali lagi ini hanya ide dan gagasan. Tapi poin besarnya adalah program MBG ini sangat baik dan wajib kita dukung agar bangsa ini menjadi bangsa unggul," kata Sultan Najamuddin dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).
Advertisement
"Kami hanya memancing banyak pihak mulai swasta dan masyarakat lain yang berniat atau berminat untuk membantu pemerintah untuk sukseskan sekaligus mengawasi program MBG ini," sambungnya.
Lebih lanjut, Sultan pun menyebut pendanaan MBG tak hanya dari zakat saja, tapi bisa juga dari uang para koruptor.
"Bahkan jika perlu kami juga akan memberikan masukan ke pemerintah agar dana para koruptor atau pengemplang uang negara yang selama ini banyak disimpan di luar negeri agar digunakan untuk sukseskan program MBG ini," ucap Sultan.
Menurut Sultan, Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi "Robin Hood" untuk membantu masyarakat kecil. "Saya kira presiden dengan kekuasaannya disebut jadi Robin Hood bagi masyarakat kecil," kata Sultan.
Baca juga PKB: Penggunaan Dana Zakat untuk MBG Itu Melenceng
DPD RI Usul Dana Zakat Umat untuk Biayai Program Makan Bergizi Gratis
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan uang zakat dari masyarakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Hal ini dimaksudkan untuk menekan kurangnya anggaran dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya kita mau libatkan ke sana," kata Ketua DPD RI Sultan Najamudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Sultan mengungkapkan, program MBG tidak dapat dikerjakan pemerintah secara sendiri atau mandiri tanpa dukungan banyak pihak.
"Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Sultan mendukung langkah Jepang yang akan membantu program makan bergizi gratis. Saat bertemu Presiden Prabowo Subianto, PM Jepang Shigeru Ishiba mengaku pihaknya akan bekerja sama dalam program MBG.
Selain itu, dia menekankan unsur di parlemen juga perlu mencari formula untuk memuluskan MBG tersebut.
"Berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal," pungkasnya.
Advertisement
DPD Usul Dana Zakat untuk Biayai Makan Bergizi Gratis, Istana: Sangat Memalukan
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto menolak usulan penggunaan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG).
Menurut dia, usulan tersebut sangat memalukan dan pemerintah tidak ada rencana menggunakan uang zakat untuk makan bergizi gratis.
"Jadi enggak ada yang ngambil dari mana? Zakat. Itu sangat memalukan itu ya. Bukan seperti itu ya kami," kata Putranto kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Dia mengatakan uang zakat tidak seharusnya digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis. Putranto menekankan Presiden Prabowo Subianto telah menganggarkan Rp71 triliun untuk program tersebut sehingga tidak perlu mengambil dari dana zakat.
"Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun. Itu jadi enggak mengambil dana-dana (zakat) itu," jelas Putranto.
Â
Reporter: Alma Fikhasari
Sumber: Merdeka.com