Prabowo Minta Tinjau Ulang Desain Gedung DPR, MK, hingga MA di IKN

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya khususnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono untuk meninjau ulang desain bangunan untuk lembaga yudikatif dan legislatif di IKN, seperti gedung MPR, DPR, Mahkamah Agung (MA), hingga Mahkamah Konstitusi (MK).

"Untuk yudikatif dan legislatif, dulu sudah pernah ada desain dari Kementerian PUPR, basic design-nya. Beliau minta di-review lagi. Kemudian kami nanti dengan Kementerian PU bersama IKN akan membentuk tim desain yang nanti bisa diarahkan oleh Bapak Presiden tentang ke depannya," tutur Basuki di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Basuki menyatakan, Prabowo memiliki target bahwa pada 2028, IKN sudah dapat menjadi ibu kota politik.

"Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif," jelas dia.

Pada tahap awal yakni periode 2022-2024, APBN telah menginvestasikan Rp89 triliun untuk pembangunan IKN, meliputi proyek jalan tol, 47 tower hunian, air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, kantor sekretariat, dan sarana peribadatan seperti masjid, basilika, hingga gereja.

"Yang kesemuanya dikerjakan oleh Kementerian PU sebelumnya. Kami hanya melaporkan progresnya. Di samping itu ada juga investasi swasta yang sudah di-groundbreaking sampai September yang lalu sebesar Rp58,41 triliun. Ini progresnya sekarang ada beberapa yang sudah jalan, ada yang sudah selesai, ada yang sedang dalam persiapan desain," ungkap Basuki.

Sementara untuk tahap kedua, nilai APBN yang dikucurkan untuk pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun.

"Pertama, untuk menyelesaikan kompleks legislatif yudikatif dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN kawasan WP2. Karena kita tadi kan WP1, ini ke WP2. Termasuk juga dalam Rp48,8 triliun ini adalah untuk memelihara, untuk mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi," kata dia.

Selain dari APBN, pembangunan IKN juga akan dibiayai melalui program Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai dana Rp60,93 triliun.

Di samping itu, ada juga program yang dibiayai melalui KPBU sebesar Rp60,93 triliun yang studi kelayakan atau feasibility study-nya sudah dalam proses, antara lain untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak. Termasuk proyek KPBU untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel sepanjang 138,6 kilometer di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"Selama ini yang dikerjakan kan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan yang baru dengan KPBU. Kemudian juga satu KPBU lagi untuk pembangkit listrik tenaga surya, yang sekarang sudah ada 50 MW yang kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Presiden," kata Basuki.

Tidak ketinggalan terkait groundbreaking ke-9, untuk kegiatan pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar Rp6,49 triliun, yang berasal dari swasta murni, investasi murni, direct investment, KPBU, dan APBN.

"Selain itu, kami juga mendapat masukan dari Pak Menteri Perumahan untuk bisa mengoptimalkan swasta yang sudah melakukan groundbreaking tadi, baik dari 1 sampai 8 maupun nanti yang ke-9 agar juga tidak hanya sekedar groundbreaking, tapi ditindak lanjut dengan kegiatan pembangunannya," ujarnya.

"Jadi targetnya satu tadi, tahun 2028 agar bisa ditetapkan IKN ini sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia. Saya kira itu," Basuki menandaskan.