Menko AHY Beberkan Alasan Prabowo Subianto Minta Evaluasi PSN

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN).

oleh Tim News diperbarui 22 Jan 2025, 12:01 WIB
Diterbitkan 22 Jan 2025, 12:01 WIB
Prabowo Subianto Panggil Para Calon Menteri, Ini Sosok-sosoknya
Agus Harimurti Yudhoyono, yang lebih dikenal sebagai AHY, diusulkan sebagai calon menteri dalam kabinet Prabowo Subianto. Saat AHY adalah menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional sejak 21 Februari 2024. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sejak tahun 2020. (Liputan6.com/Herman Zakharia)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dia menegaskan, ini tak hanya dirinya yang diminta tapi lintas kementerian untuk mengevaluasi PSN

 

"Secara umum beliau meminta kami, tentunya PSN ini kan melibatkan banyak pihak ya. Tidak hanya Kemenko Infrastruktur tapi juga Kemenko Ekonomi dan berbagai kementerian teknis yang terlibat di dalamnya," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Mengenai kementerian dan lembaga (KL) yang ditunjuk dalam proses evaluasi, AHY menekankan dirinya bakal berkoordinasi dengan pihak terkait.

"Ya, saya tentunya akan bersama-sama dengan yang lainnya juga. Tadi beliau menyampaikan juga hal tersebut. Sekali lagi, PSN ini melibatkan banyak pihak, banyak KL, termasuk Kemenko yang lain ya, bukan hanya infrastruktur," tuturnya.

AHY melanjutkan, nantinya Prabowo juga ingin terlibat langsung dalam PSN itu. Dia mengatakan, Prabowo ingin memastikan setiap PSN dievaluasi secara menyeluruh.

"Betul, beliau meminta kita benar-benar mereview dengan baik. Beliau juga ingin terlibat secara langsung karena ya seharusnya seperti itu," ucapnya.

"Pemerintah selalu melakukan evaluasi, masukkan, review, sehingga ingin meyakinkan mana yang sudah on the track, mana juga yang perlu mendapatkan koreksi atau adjustment paling tidak," pungkasnya.

Gerbang Tani Dukung Prabowo Evaluasi Proyek Strategis Nasional era Jokowi

Rencana Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) mendapat dukungan dari banyak kalangan. Langkah ini akan memastikan proyek strategis nasional benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Tentu kami mendukung adanya evaluasi bahkan penghentian proyek-proyek strategis nasional di era Presiden Jokowi yang tidak berguna bagi masyarakat. Harap diingat ketika proyek pembangunan ditetapkan sebagai PSN banyak insentif dan kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha. Jika tidak berdampak ke masyarakat ya harus distop karena hanya menguntungkan pengusaha,” ujar Ketua Umum Gerbang Tani (GT) Idham Arsyad, Senin (20/1/2025).

Untuk diketahui rencana Presiden Prabowo melakukan evaluasi sejumlah proyek strategis nasional disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam seminar Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan di Jakarta, Selasa (7/1). Menurut Dasco Presiden Prabowo akan mengevaluasi proyek strategis nasional yang berguna untuk masyarakat. Meskipun hal itu akan membuat sebagian pihak kurang happy, Prabowo bertekad melakukan proses evaluasi.

 

Dukungan Kuat Pemerintah

Idham mengatakan proyek strategis nasional mengharuskan adanya dukungan dan prioritas kuat dari pemerintah. Berbagai kebijakan disiapkan beserta anggaran besar dari APBN. “PSN ini diidealkan memberikan dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat maka diprioritas. Kalau fakta di lapangan ternyata tujuan tersebut tidak terealisasi maka sudah seharusnya ada evaluasi,” katanya.

Dia menyebut banyak PSN di era Jokowi yang menimbulkan persoalan karena memicu konflik agraria dan membuat warga lokal tergusur. Beberapa kasus PSN misalnya terjadi di kawasan Industri Rempang Eco-City, Kawasan Pantai Indo Kapuk (PIK) 2, Surabaya Waterfront City, hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido.

“Berdasarkan data dari Komnas HAM dalam rentang Januari-Agustus 2023 saja ada sekitar 692 aduan konflik agraria yang mayoritas dipicu PSN. Mayoritas yang diadukan adalah korporasi, pemerintah daerah, pemerintah pusat, badan usaha milik negara hingga oknum aparat,” ujar Dewan Pakar Konsorsium Agraria tersebut.

 

Reporter: Genantan Saputra/Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya