Perkuat Sinergi, Kementerian Hukum Teken 30 Kerja Sama dengan Mitra Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) melakukan penandatanganan 30 dokumen kerja sama bersama mitra kerja dari berbagai unsur pemerintah maupun BUMN. 30 kerja sama ini terdiri atas 25 Nota Kesepahaman (NK) yang diteken oleh Menteri Hukum dan 5 Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang diteken oleh perwakilan pimti madya di lingkungan Kemenkum. 

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengatakan kementeriannya perlu menguatkan landasan hukum kerja sama pascatransformasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian. 

“Penandatanganan dokumen kerja sama ini memberikan kepastian hukum untuk sinergi yang lebih kuat antarbadan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Supratman dalam acara yang berlangsung di Kantor Kementerian Hukum Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Supratman menilai, penandatanganan di masa-masa awal restrukturisasi kelembagaan kementerian sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan sebuah sinergitas di antara seluruh lembaga dan kementerian negara. Tujuannya, memberi pelayanan yang terbaik, yang output-nya bisa dirasakan oleh masyarakat.

“NK dan PKS merupakan instrumen penting untuk memastikan kelancaran koordinasi antara Kementerian Hukum dengan mitra kerjanya. Dokumen kerja sama ini juga memberikan pedoman yang jelas sehingga setiap pihak dapat memberikan kontribusi yang nyata,” yakin Supratman.

Politisi Partai Gerindra ini optimistis, melalui dokumen kerja sama yang diformalkan hari ini maka pedoman semakin jelas dan terukur, sehingga setiap pihak dapat berkontribusi dengan optimal dalam mencapai tujuan bersama.

“Selaras dengan gagasan Indonesia Emas 2045, Presiden Prabowo berpesan bahwa kerja sama yang kokoh harus dilandasi oleh pemahaman yang sama, tujuan yang jelas, dan komitmen yang kuat. Nota Kesepahaman ini adalah manifestasi dari prinsip Presiden Prabowo tersebut, sekaligus menjadi dasar hukum untuk membangun kolaborasi yang berkesinambungan di tingkat nasional maupun internasional,” dia menandasi.

Sebagai informasi, berikut daftar instansi dan kementerian yang yang melakukan penandatanganan kerja sama: 

1. Kejaksaan Agung
2. Kementerian Agama
3. Kementerian Inigrasi dan Pemasyarakatan
4. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Kementerian Pemuda dan Olahraga
7. Kementerian Dalam Negeri
8. Kementerian Kesehatan
9. Kementerian Sosial
10. Kementerian Keuangan
11. Ombudsman RI
12. Komisi Pemberantasan Korupsi
13. Badan Siber dan Sandi Negara
14. Badan Narkotika Nasional
15. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
16. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
17. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
18. Otoritas Jasa Keuangan
19. Komisi Pemilihan Umum
20. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
21. Badan Pusat Statistik
22. BPJS Ketenagakerjaan
23. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
24. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
25. Bank Tabungan Negara
26. Bank Syariah Indonesia
27. Bank Negara Indonesia
28. Bank Rakyat Indonesia
29. Bank Mandiri.