PKB Kecam Kasus Penembakan WNI di Malaysia, Minta Kasus Diusut Tuntas

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh mengecam keras Warga Negara Indonesia (WNI)  yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban penembakan di perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

Diketahui dalam kejadian penembakan tersebut, satu orang dilaporkan tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka.

"Kami sangat berduka atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi," kata dia dalam keterangannya, Senin (27/1/2025).

Politikus PKB ini mendesak pemerintah mengambil langkah tegas dan cepat dalam menangani kasus tersebut. Semua instansi terkait harus segera berkoordinasi dan duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut.

Oleh pun berharap pemerintah harus mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Selain itu, meminta pemerintah Malaysia harus terbuka soal kasus tersebut.

Oleh berharap, jangan sampai pemerintah Malaysia menutup-nutupi kasus itu dan berusaha melindungi aparat yang bersalah.

"Melalui jalur diplomatik, pemerintah harus meminta Malaysia terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi," tegasnya.

Oleh menuturkan, jika ada aparat Malaysia yang bersalah, maka mereka harus ditindak tegas dan dijatuhi hukuman setimpal. Sebab, mereka telah menghilangkan nyawa warga negara Indonesia.

"Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Keadilan harus ditegakkan. Tentu, hal itu bergantung dengan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia," paparnya.

Sebelumnya, Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban penembakan di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Hal ini menuai banyak perhatian di tanah air.

Salah satunya datang dari Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini. Dia mengecam akan peristiwa tersebut, di mana diketahui satu orang dilaporkan tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka atas peristiwa tersebut.

"Kami sangat mengecam peristiwa penembakan WNI oleh APMM Malaysia, karena masih banyak tindakan alternatif yang bisa dilakukan sebagai bentuk pencegahan pelanggaran," kata dia, saat dikonfirmasi, Senin (27/1/2025).

Karena itu, pihaknya mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan KBRI Malaysia melakukan penyelidikan secara transparan terhadap masalah ini.

"Kami mendorong kemlu dan KBRI Malaysia untuk melakukan penyelidikan mendalam secara transparan atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) oleh APMM atau Coast Guard Malaysia terhadap WNI," ungkap Amelia.

Dia juga meminta agar pemerintah Malaysia terbuka terhadap penyelesaian kasus penembakan tersebut dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

"Selain itu saya ingin memastikan pemerintah Malaysia terbuka terhadap penyelesaian kasus ini dan tidak ada yang ditutupi. Karena jangan sampai insiden penembakan ini mengganggu hubungan kedua negara yang telah terbina secara baik," ujar Amelia.

Dia pun mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk memastikan tidak terulangnya tindakan serupa di masa depan.

"Selain itu, insiden ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia," jelas dia.

"Pemerintah Indonesia perlu mengimbau agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri melalui jalur resmi guna menghindari risiko serupa," sambungnya.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya belum diizinkan untuk menemui Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penembakan di Malaysia.

Adapun diketahui, WNI yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban penembakan di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Satu orang dilaporkan tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka.

"Kalau kontak langsung belum boleh, belum boleh karena itu masih dalam pengawasan APPM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia)," kata Karding saat dikonfirmasi, Senin (27/1/2025).

Dia mengungkapkan, pihak Indonesia baru bisa menemui para WNI yang menjadi korban penembakan tersebut pada Rabu 29 Januari 2025.

"Kita baru bisa, boleh diakses itu kalau tidak salah hari Rabu. Kemlu baru dibukakan akses," ungkap Karding.

Dia menjelaskan, pihaknya tetap menghormati proses di Malaysia. Namun, dia mendorong agar pemerintah setempat mengusut peristiwa tersebut secara transparan.

"Kita juga minta kepada Kemenlu untuk mendorong agar penegakan hukum yang ada di sini dibuka transparansinya. Jadi terang benderang lah proses-proses ini sehingga jauh lebih baik," jelas Karding.