3 Hasil Survei Terkini LSI Terkait Kinerja Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi 100 Hari Pemerintahan Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil temuan survei terbaru pada Minggu 9 Februari 2025. Kali ini, survei terkait kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto.

Hasilnya, evaluasi warga terhadap kondisi penegakan hukum nasional saat ini cenderung dinilai positif. Sebanyak 41,6 persen menilai baik/sangat baik, 30,9 persen menilai sedang, 25,1 persen menilai buruk/sangat buruk, sementara 2,4 persen tidak memberikan jawaban.

"Penilaian masyarakat cenderung baik, saya kira itu satu modal yang baik bagi pemerintahan untuk menjalankan penegakan hukum san pemberantasan korupsi, karena evaluasi positif di awal pemerintahan menunjukkan tingkat harapan dan dukungan terhadap pemerintahan baru untuk menjalankan penegakan hukum," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis daring, Minggu 9 Februari 2025.

Selain itu, survei juga terkait mayoritas publik yang masih percaya dengan Kejaksaan, Pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Adapun Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga dengan kepercayaan publik tertinggi di antara institusi penegak hukum lainnya, yakni 77 persen. Sementara Polri berada di posisi terendah dengan hanya mendapatkan 71 persen.

"Dalam penegakan hukum, Tingkat kepercayaan warga sebagai berikut, Kejaksaan Agung 77 persen, Pengadilan 73 persen, KPK 72 persen, dan Polri 71 persen," kata survei LSI.

"Dalam pemberantasan korupsi Tingkat kepercayaan tidak banyak berubah meski cenderung lebih rendah, yakni pada Kejaksaan Agung 73 persen, Pengadilan 71 persen, KPK 69 persen, dan Polri 66 persen," sambung dia.

Adapun survei dilakukan pada 20-28 Januari 2025. Responden berjumlah 1220 dan diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Sementara margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Berikut sederet hasil survei terkini mereka terkait kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dihimpun Tim News Liputan6.com:

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis temuan survei terbaru terkait kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto. Hasilnya, evaluasi warga terhadap kondisi penegakan hukum nasional saat ini cenderung dinilai positif.

Sebanyak 41,6 persen menilai baik/sangat baik, 30,9 persen menilai sedang, 25,1 persen menilai buruk/sangat buruk, sementara 2,4 persen tidak memberikan jawaban.

"Penilaian masyarakat cenderung baik, saya kira itu satu modal yang baik bagi pemerintahan untuk menjalankan penegakan hukum san pemberantasan korupsi, karena evaluasi positif di awal pemerintahan menunjukkan tingkat harapan dan dukungan terhadap pemerintahan baru untuk menjalankan penegakan hukum," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis daring, Minggu 9 Februari 2025.

Selain itu, temuan survei juga menyebutkan pemberantasan korupsi di pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai cenderung positif oleh warga.

"Yang menilai baik/sangat baik 44.9 persen, sementara yang menilai buruk/sangat buruk 26.2 persen, yang menilai sedang 24.4 persen," demikian hasil survei LSI.

Kemudian, mayoritas publik masih percaya dengan Kejaksaan, Pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Adapun Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga dengan kepercayaan publik tertinggi di antara institusi penegak hukum lainnya, yakni 77 persen. Sementara Polri berada di posisi terendah dengan hanya mendapatkan 71 persen.

"Dalam penegakan hukum, Tingkat kepercayaan warga sebagai berikut, Kejaksaan Agung 77 persen, Pengadilan 73 persen, KPK 72 persen, dan Polri 71 persen," kata survei.

"Dalam pemberantasan korupsi Tingkat kepercayaan tidak banyak berubah meski cenderung lebih rendah, yakni pada Kejaksaan Agung 73 persen, Pengadilan 71 persen, KPK 69 persen, dan Polri 66 persen," sambung dia.

Sementara hasil survei terkait evaluasi warga terhadap kondisi penegakan hukum nasional secara umum cenderung dinilai positif. Sebanyak 41.6 persen menilai baik/sangat baik, 30.9 persen menilai sedang, 25.1 persen menilai buruk/sangat buruk, sementara 2.4 persen tidak memberikan jawaban.

"Penilaian masyarakat cenderung baik, saya kira itu satu modal yang baik bagi pemerintahan untuk menjalankan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, karena evaluasi positif di awal pemerintahan menunjukkan tingkat harapan dan dukungan terhadap pemerintahan baru untuk menjalankan penegakan hukum," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan.

Selain itu, Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengeluarkan survei terkait kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hasilnya, sebanyak 77 persen masyarakat percaya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto terlibat dalam kasus korupsi pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI Harun Masiku.

"Langkah KPK tersebut didukung oleh masyarakat, karena masyarakat meyakini yang bersangkutan itu memang terlibat kasus. Di sini 77 persen masyarakat percaya, Sekjen PDIP terlibat kasus Harun Masiku itu," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan dalam paparan survei yang digelar secara daring.

Sementara itu, ada 15,5 persen responden menjawab kurang percaya Hasto terlibat kasus korupsi Harun Masiku. Lalu, untuk responden yang menjawab tidak percaya sama sekali yakni 0,9 persen.

Djayadi menjelaskan, temuan itu salah satunya penyebab masyarakat menilai positif atas pemberantasan korupsi di 100 hari Pemerintahan Prabowo.

Dalam survei yang sama, ia menyebut, 44,9 persen ada responden menilai pemberantasan korupsi baik dan sangat baik di 100 hari Pemerintahan Prabowo.

"Jadi, kasus Hasto ini cukup memberi citra positif kepada KPK. Sehingga, kinerja pemberantasan korupsi dianggap baik," jelasnya.