Langkah Bahlil soal Distribusi Gas 3 Kg Dinilai untuk Pastikan Subsidi Negara Tepat Sasaran

Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Pusat Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PP AM-MDI) Sandri Rumanama menyatakan, Menteri ESDM yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia pro rakyat meski sempat membuat larangan penjualan elpiji 3 kilogram di tingkatan pengecer yang sempat membuat geger masyarakat.

"Sangat pro rakyat, memastikan satuan harga bisa dijangkau masyarakat, memutus mata rantai mafia gas yang bermain penyulingan gas 3 kg ke 12 kg, serta memastikan subsidi negara tepat sasaran ini sangat pro rakyat,” ucapnya saat Forum Group Disccussion (FGD) soal penanganan distribusi gas 3 kg di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Sandri menyampaikan jika merujuk pada sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 bahwa sejatinya, elpiji 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran.

Hanya saja, pada kenyataannya, masih banyak pihak yang bermain main dan menyalahgunakan. "Negara sudah mensubsidikan ratusan triliun untuk rakyat tapi nyatanya tidak tepat sasaran, banyak pihak yang sebenarnya tidak berhak, tetapi ikut memanfaatkan subsidi ini serta mencari keuntungan dari subsidi ini," ulasnya.

FGD dihadiri sejumlah narasumber, yakni Miko Napitupulu (Tokoh Nasional), Muhamamd Mansur (Staf Ahli Rektor Univeristas Pancasila), Letnan Jenderal (Purn) TNI Ali Hamdan Bogra, serta Haidar Alwi dan ratusan peserta aktivis mahasiswa.

"Kami menggelar forum diskusi ini untuk mendukung langkah taktis menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal kebijkan menata sistem pendistrubusian gas bersubsidi yang diributkan saat ini,” pungkasnya.

Diketahui, PP AMMDI, merupakan bagian dari organisasi Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) merupakan ormas Islam yang berafiliasi ke Partai Golkar. MDI dibentuk pada 24 Mei 1978.

Ketua komisi XII DPR RI Bambang Patijaya lakukan Inspeksi ke Agen dan Pangkalan Gas LPG 3Kg di Wilayah Kota Pangkalpinang. Hal itu dalam rangka mengecek distribusi dan ketersediaan gas LPG 3Kg di lapangan pada Minggu, 9 Februari 2025.

Dalam inspeksi itu turut didampingi dari PT Pertamina Parta Niaga, diantaranya Drestanto Nandiwardhana selaku Region Manager Retail Sales Sumbagsel, Andrew Wisnuwardhana sebagai Sales Area Manager Wilayah Babel dan lainnya.

Tak hanya itu, tampak hadir Eddy Iskandar, Wakil Ketua I DPRD Babel dan Zupriadi dan Feri Sardani, Anggota DPRD Kota Pangkalpinang serta Sofi Kabid Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pangkalpinang.

Politisi Golkar Babel itu mengatakan, kunjungannya ini sebagai bentuk fungsi pengawasan dalam memastikan distribusi LPG dan memantau harga jual ke masyarakat.

"Secara distribusi berjalan dengan lancar dan harga yang dibeli masyarakat di pangkalan juga sesuai dengan HET yang sudah ditetapkan," ungkap Ketua Komisi XII yang akrab disapa BPJ ini.

Bambang Patijaya dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan soal perkembangan pembentukan sub pangkalan sebagai mata rantai distribusi LPG 3Kg.

"Pembentukan sub pangkalan dimaksudkan untuk mendekatkan titik-titik penjualan yang resmi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan gas 3 Kg secara mudah dengan harga yang sewajarnya sebagai barang subsidi," ungkapnya.

Untuk itu, Bambang mengimbau agar dilakukan sosialisasi dan pendekatan kepada pengecer secara intens.

"Pertamina Patra Niaga harus gencar melakukan sosialisasi dan melakukan pendekatan kepada pengecer agar mereka dan masyarakat semakin paham tujuan dari penataan yang ingin dilakukan oleh menteri ESDM ini terutama dalam pembentukan sub pangkalan," imbuh BPJ.