Wamendagri: Presiden, Menteri, hingga Mantan Presiden Jadi Pembicara di Retret Kepala Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkap pemateri yang akan mengisi pembekalan atau retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Dia menyebut, akan ada sosok mantan Presiden yang akan menjadi salah satu pembicara.

"Ya, kali ini pembicaranya itu semuanya menteri, dan Widya Iswara dari Lemhanas, Bapak Presiden, dan mungkin nanti ada juga mantan presiden yang akan berbicara," kata Bima Arya, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

Kendati demikian, Bima Arya tak menyebutkan secara detail siapa mantan presiden tersebut.

"Nantilah, ada mantan presiden akan berbicara," ujar dia.

Dia mengatakan, pihaknya juga masih menanti siapa sosok mantan presiden yang akan menjadi pemateri di retret Magelang.

"Ya kita berharap, tentu yang memungkinkan berbicara, ya berbicara. Ya, sekiranya-kiranya," imbuh Bima Arya.

Sementara itu, Pihak Istana Kepresidenan memastikan biaya retret untuk para kepala daerah yang dilantik pada 20 Februari 2025 akan jauh lebih hemat dibandingkan sebelumnya. Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kementerian) menerapkan skema baru.

Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyampaikan, retret di Magelang sepenuhnya menjadi biaya Kemendagri setelah melalui rekonstruksi anggaran.

"Kalau sebelum rekonstruksi memang rencananya cost sharing, karena anggaran Kementerian Dalam Negeri ada yang dipotong, kemudian dari pemda-pemda juga sebenarnya mereka sudah punya biaya rutin untuk diklat dari kepala daerah terpilih. Jadi rencana awalnya cost sharing," tutur Hasan, Jumat (14/2/2025).

"Tapi setelah kemudian dilakukan rekonstruksi anggaran dengan formula baru, akhirnya Kementerian Dalam Negeri mampu untuk menanggung seluruh biaya retret Magelang," sambungnya.

Hasan mengulas, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 memerintahkan Kemendagri untuk memberikan pelatihan kepada para kepala daerah yang baru terpilih selama 2 minggu. Selain itu, Undang-Undang juga mewajibkan Lemhannas RI untuk memberikan pendidikan kilat atau diklat kepada para kepala daerah minimal 1 bulan.

"Nah sekarang diklat-diklat ini, diklat-diklat pemimpin ini disatukan. Jadi hanya 7 hari. Jadi diklat Kementerian Dalam Negeri dengan diklat Lemhannas sekarang disatukan nih. Jadi kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Lemhannas," jelas dia.

Sebanyak 24 kepala daerah terpilih tidak menghadiri pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Minggu (16/2/2025).

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Dia menerangkan, dari 239 kepala daerah yang diundang untuk menjalani pemeriksaan kesehatan, 24 orang tidak hadir.

"Ada yang sudah menyampaikan izin karena ada keperluan atau ada agenda yang mendesak yang mungkin akan diusahakan besok hari kemari. Tapi ada beberapa juga yang belum diketahui alasannya gitu," kata Bima, Minggu (16/2/2025).

Bima menerangkan, hasil pemantauan pemeriksaan kesehatan meliputi tes darah dan pengukuran tekanan darah, secara keseluruhan kondisi para kepala daerah dinilai baik. Walaupun ada yang mengalami sedikit kenaikan tekanan darah, hal itu dianggap wajar karena faktor kelelahan atau kurang tidur.

"Tidak ada catatan khusus yang mengkhawatirkan. Namun ada yang memiliki riwayat operasi, ada yang memiliki apa hal-hal yang perlu di atensi tentu tim medis di sana nanti akan memberikan atensi," ujar dia.

Dia menegaskan, aspek kesehatan menjadi perhatian serius mengingat agenda pembekalan atau retret kepala daerah selama tujuh hari ke depan dimulai sejak pukul 05.30 dan berakhir pada pukul 21.00. Dengan jadwal yang padat, diharapkan seluruh peserta berada dalam kondisi fisik yang prima.

"Jadi agak panjang jadi kita ingin semuanya prima kesehatan," ujar Bima.

Bima menjelaskan pemeriksaan kesehatan masih akan berlanjut esok hari, dimulai pukul 08.00, khusus bagi peserta dari wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua.

Terkait yang tak hadir, Bima menyebut salah satunya adalah Gubernur DK Jakarta terpilih, Pramono Anung. Kendati, Pramono telah mengirimkan hasil pemeriksaan kesehatan medisnya (MCU).

"Ya, Pak pramono mengirimkan hasil MCU-nya. Ya, memang kalau beliau berkenan besok menyusul, itu kami masih tunggu, kami akan berkomunikasi, koordinasi lagi dengan tim beliau. Tapi MCU-nya sudah terkirim. Secara keseluruhan persyaratannya sudah memenuhi untuk ikut," ujar dia.