Kelahiran Danantara Mesti Dikawal

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mewanti-wanti pusaran kepentingan dalam tubuh Danantara. Pengawalan ketat diperlukan, bahkan oleh masyarakat. Supaya, Danantara tak jadi bancakan kepentingan politik.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) segera dibentuk. Kelahiran badan itu mesti diawasi betul, khususnya oleh DPR.

"Jangan sampai Danantara menjelma sebagai lembaga baru untuk ajang bagi-bagi kekuasaan dan uang," kata Dedi.

Dia melihat Danantara sebagai gagasan Presiden Prabowo Subianto, mesti dikawal betul. Sayang, kata Dedi, jika badan itu disusupi oligarki dan tak jadi motor besar ekonomi, malah memperkaya segelintir pribadi.

Dedi mengatakan ada beberapa jurus untuk menghindari hal itu. Pertama, memastikan hanya kalangan profesional yang mengisi direksi Danantara.

"Salah satu hal penting adalah larangan tumpang tindih jabatan pengelola Danantara, dan tidak memiliki relasi atau jaringan politik, sehingga Danantara berdiri secara profesional serta mandiri," tegas Dedi.

Kedua, yakni memastikan Danantara terpisah dari kabinet. Dedi melihat mimpi Prabowo menjadikan Danantara seperti Temasek, bahkan melampaui superholdings besutan Singapura itu.

Menurut Dedi, pengelolaan Temasek jauh dari birokrasi yang memperlambat gerak dan manuver. Temasek, kata dia, fokus pada keuntungan untuk negara.

"Secara konkret, Danantara perlu terpisah dengan kabinet termasuk Kementerian BUMN, bertanggungjawab langsung pada Presiden," tegas Dedi.

Juga memastikan direksi Danantara tak memiliki jabatan lain adalah hal krusial. Sebab, dengan demikian orang yang diberi amanah akan fokus menjalankan tugas.

"Dan tidak memiliki relasi atau jaringan politik, sehingga Danantara berdiri secara profesional serta mandiri," tegas Dedi.

Dedi tak menutup mata, cara seperti itu tak semudah membalikkan telapak tangan. Susah, namun bisa diupayakan.

Pengawalan ketat diperlukan, bahkan oleh masyarakat. Supaya, Danantara tak jadi bancakan kepentingan politik.