Demo Mahasiswa Dinilai Berpotensi Ditunggangi Kepentingan Geopolitik

Liputan6.com, Jakarta - Eks Komandan Relawan Tim Nasional Pemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, Haris Rusly Moti, menyampaikan pandangannya terkait dengan demo mahasiswa yang tengah berlangsung, yang menurutnya berpotensi ditunggangi oleh kepentingan geopolitik untuk menciptakan eskalasi politik di Indonesia.

Menurut Haris, kebijakan nasionalistik kerakyatan yang menjadi dasar dan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti bergabungnya Indonesia menjadi anggota BRICS, pembentukan Danantara dan Bank Emas, serta kebijakan pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam yang wajib ditempatkan dalam negeri, berpotensi menarik perhatian pihak-pihak luar yang ingin mempengaruhi situasi domestik.

“Pemerintahan Prabowo, dengan sejumlah kebijakan strategis, telah membangun landasan yang kokoh dalam memperkuat ekonomi dan kedaulatan Indonesia. Namun, saya khawatir ada upaya dari pihak-pihak luar untuk menciptakan keretakan sosial melalui provokasi yang disebarkan lewat media sosial,” jelas eks aktivis mahasiswa UGM tahun 90-an itu.

Menurut Haris, protes yang berkembang di kalangan mahasiswa, seperti yang terlihat dalam beberapa waktu terakhir, berawal dari kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah. Meski demikian, ia meyakini bahwa kebijakan strategis tersebut memiliki dasar yang benar dan perlu ada pemahaman yang lebih mendalam serta penyesuaian dalam implementasinya.

Ia menegaskan bahwa kesalahpahaman tersebut bisa saja timbul akibat adanya rekayasa dari pihak-pihak dengan kepentingan geopolitik dan kekuatan kapital yang merasa dirugikan.

“Sejumlah kebijakan nasionalistik yang diambil pemerintah Prabowo memang tidak menyenangkan bagi kelompok-kelompok tertentu, terutama yang selama ini diuntungkan oleh kebijakan lama,” tambahnya.

Haris juga menyoroti isu yang diangkat oleh gerakan mahasiswa mengenai efisiensi anggaran untuk mengendalikan hutang luar negeri dan mencegah kebocoran.

“Itu adalah isu yang sejak lama diperjuangkan oleh gerakan sosial di Indonesia. Jadi, jika ada yang menyuarakan protes, ini bisa jadi karena salah paham atau memang ada upaya untuk memperkeruh suasana,” jelasnya.

Meski mengkritik berbagai isu yang dibawa dalam protes mahasiswa, Haris mengakui adanya kritik membangun yang mereka bawa, khususnya yang menyangkut anggaran pendidikan, riset, dan kajian. Ia sepakat bahwa anggaran pendidikan harus dipertahankan, terutama untuk mendukung riset dan pengabdian masyarakat agar tetap menjadi jantung dari pendidikan tinggi.

“Saya percaya bahwa kritik terhadap anggaran pendidikan akan mendapat perhatian dari Presiden Prabowo, karena beliau paham bahwa kualitas pendidikan dan kesejahteraan pendidik harus tetap terjaga,” ujar putra Maluku Utara tersebut.

Ia juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo akan tetap konsisten dalam menjalankan efisiensi anggaran yang diarahkan pada sektor-sektor yang memang perlu dilakukan penghematan, seperti pengadaan barang dan jasa untuk program makan bergizi gratis, tanpa mengurangi kualitas pendidikan dan fasilitas untuk pelajar.

“Sebagai bagian dari gerakan mahasiswa 1998, saya yakin kritik dan masukan terkait efisiensi anggaran pendidikan akan ditanggapi dengan bijaksana oleh pemerintah, karena kita semua berkomitmen untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan Indonesia tidak terkompromikan,” tutup Haris.