Dilaporkan ke Propam, Dirtipidum Bareskrim Polri Bantah Gelapkan Barang Bukti

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro merespons pelaporan terhadapnya ke Divisi Propam Polri lantaran dugaan penggelapan, menyembunyikan dan menahan tanpa dasar hukum surat-surat berharga milik pelapor, yakni ahli waris Brata Ruswanda.

Djuhandani bersama tiga anak buahnya dilaporkan ke Divisi Propam Polri oleh Poltak Silitonga selaku kuasa hukum ahli waris Brata Ruswanda yang teregistrasi dalam aduan Nomor: SPSP2/000646/II/2025/BAGYANDUAN, tertanggal 10 Februari 2025.

"Kalau laporan penyidik ataupun menggelapkan itu, kan harus apa yang digelapkan? Orang semuanya sudah di Bareskrim. Semuanya sesuai aturan yang dilakukan. Kalau dilaporkan sebagai penggelapan, silakan,” tutur Djuhandani, Minggu (23/2/2025).

Menurut Djuhandani, ada laporan tentang pemalsuan sehingga dikirimkan alat-alat bukti atau barang bukti, berupa sertifikat. Dalam proses penyidikan, ditemukan fakta bahwa yang menjadi dasar laporan dalam kasus tersebut adalah barang yang menjadi objek, yang nyatanya palsu berdasarkan hasil labfor.

"Ada ketentuan dari KUHAP menyatakan, kalau barang itu sudah tidak dipakai proses penyidikan, tentu saja dikembalikan kepada pemilik. Dalam proses itu kan ada sebuah gelar perkara, nah gelar perkara yang dilakukan setelah itu saat ini sedang proses. Kalau prosesnya sedang proses gelar, apakah boleh saya serahkan? Walaupun pelapor minta ya," jelas dia.

Adapun barang bukti yang diajukan pelapor, lanjut Djuhandani, adalah barang yang telah diuji lewat laboratorium forensik non-identik. Maka, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasti akan dikembalikan dengan catatan.

"Ini tentu saja kami masih proses habis gelar, sudah sepakat. Dan itu sesuai KUHAP, pasti akan kita kembalikan dengan catatan. Kami akan memberikan catatan bahwa surat ini hasil laboratorium forensik non-identik. Kami tetap menjaga jangan sampai surat ini digunakan untuk perbuatan lain. Bukan digelapkan," ungkapnya.

Meski begitu, Djuhandani menganggap adanya laporan ke Divisi Propam Polri itu sebagai bahan koreksi dan evaluasi bersama jajarannya. Dia menekankan, penyidik akan profesional dalam melaksanakan proses penyidikan suatu perkara.

"Insyaallah kami selalu melalui proses secara profesional, kita gelarkan, hasil gelar kita itu yang menjadi panduan, dan saat ini sudah digelarkan, sudah selesai. Hanya masih proses pengawasan pengendalian pimpinan. Untuk langkah kita lebih lanjut. Jadi bukan digelapkan. Kasihan penyidik sudah kerja bagus dilaporkan penggelapan," Djuhandani menandaskan

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro bersama tiga anak buahnya diadukan ke Divisi Propam Polri oleh Poltak Silitonga, dengan dugaan telah melakukan penggelapan, menyembunyikan dan menahan tanpa dasar hukum surat-surat berharga milik kliennya.

Menurut Poltak, sudah beberapa tahun sejak surat asli tanah milik ahli Brata Ruswanda itu diberikan kepada penyidik. Janji-janji yang sempat disampaikan penyidik bahwa perkaranya akan dituntaskan, tidak kunjung terwujud hingga saat ini.

"Sudah tujuh tahun lamanya tidak ada kejelasan, klien kami pun meminta surat itu agar dikembalikan karena sudah tidak percaya lagi terhadap Penyidik Dittipidum. Surat asli milik klien kami ditahan tanpa dasar hukum yang jelas dan laporannya menggantung tak ada kejelasan," kata Poltak.