DPR Ingatkan Pentingnya PIP untuk Pendidikan, Minta Dimanfaatkan Lebih Baik

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menekankan agar setiap anak di Indonesia bisa mengenyam pendidikan tanpa harus terkendala ekonomi.

Karena itu, dia berharap Program Indonesia Pintar (PIP) yang banyak membantu meringankan anak-anak kurang mampu selalu bisa diprioritaskan dalam penganggaran.

"Kita selalu berharap agar setiap anak bisa bersekolah dengan baik, tapi tidak semua kondisi ekonomi keluarga di negeri ini cukup untuk biaya pendidikan. Jangan hambat pendidikan anak bangsa karena mahalnya biaya sekolah. Dan Alhamdulillah, program PIP merupakan salah satu solusi yang baik bagi peserta didik yang keluarganya kurang mampu," kata Nilam dalam keterangannya, Senin (24/2/2025).

Politikus NasDem ini berharap agar efisiensi anggaran hanya difokuskan pada program-program yang tidak diprioritaskan.

Sementara program semacam PIP untuk sektor pendidikan harus tetap mendapatkan porsi sesuai rencana anggaran.

Bahkan, ia berharap anggaran untuk PIP bisa ditingkatkan, mengingat masih banyaknya peserta didik kurang mampu di daerah yang belum terdaftar.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen menjaga kualitas pendidikan nasional dengan mengutamakan program-program prioritas pendidikan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Penyediaan bantuan sosial melalui Program Indonesia pintar (PIP) untuk jenjang SD/SMP/SMA/SMK dan penyediaan berbagai tunjangan guru non-ASN baik untuk guru negeri dan swasta tetap dipenuhi dalam anggaran Kemendikdasmen Tahun Anggaran (TA) 2025.

Gaji dan tunjangan untuk pegawai Kemendikdasmen juga dipastikan disediakan secara penuh. Begitu pun dengan kegiatan pendidikan profesi guru (PPG) akan tetap dilaksanakan sesuai rencana pada tahun anggaran 2025.Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu`ti dalam laman Kemendikdasmen.

Kemendikdasmen melakukan penyesuaian anggaran dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

Mendikdasmen menambahkan anggaran hasil efisiensi masih dimungkinkan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk penggunaannya.

“Langkah ini tetap memperhatikan keberlanjutan program pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Abdul Mu’ti menegaskan kembali.

Mendikdasmen juga menjelaskan efisiensi operasional dilakukan tanpa mengganggu layanan pada unit utama dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk program prioritas seperti peningkatan pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan siap kerja, perlindungan dan pengembangan bahasa daerah agar tetap lestari, akreditasi sekolah guna menjamin mutu pendidikan, serta pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang akan diselenggarakan pada November 2025.

Pemerintah juga tetap berfokus pada pembangunan dan revitalisasi sekolah di mana pengalihan anggaran masih menunggu penyelesaian Inpres.