Kapolri Didesak Periksa Kapolda Jateng Buntut Kasus Intimidasi Band Sukatani

Liputan6.com, Jakarta - Kasus dugaan intimidasi terhadap grup band Sukatani oleh anggota Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah berbuntut panjang. Pengamat kepolisian pun mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memerintahkan Divisi Propam memeriksa Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut Hari Wibowo terkait kasus tersebut.

Desakan ini muncul karena diduga adanya intervensi dari pihak kepolisian hingga mengejar personel band Sukatani ke Banyuwangi. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar tentang prosedur dan etika penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Kapolri sendiri telah merespons polemik tersebut dengan mengajak band Sukatani menjadi duta Polri. Langkah ini dinilai sebagai upaya perbaikan citra dan mencegah perilaku menyimpang di internal kepolisian. Namun, desakan pemeriksaan Kapolda Jateng tetap mengemuka untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto meminta agar Kapolri memerintahkan Divisi Propam Polri untuk memeriksa Kapolda Jawa Tengah. Menurutnya, pemeriksaan ini penting untuk menuntaskan polemik anti kritik yang terjadi di tubuh Polri.

"Tentunya harus dilakukan penyelidikan. Atas perintah siapa personel Direktorat Siber Polda Jateng melakukan intervensi sampai mengejar ke Banyuwangi. Tentunya mereka tak bertindak tanpa ada perintah atasan," tutur Bambang.

Bambang menekankan pentingnya konsistensi Kapolri dalam menjalankan aturan internal Polri, seperti Perkap Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat (Waskat). Pemeriksaan Kapolda dinilai penting sebagai pertanggungjawaban atas perilaku anggotanya dan sebagai peringatan agar Direktorat Siber tidak digunakan untuk intimidasi.

"Selain sebagai pertanggungjawaban pada perilaku anggotanya, sekaligus warning bahwa tujuan pembentukan Direktorat Siber bukan sebagai alat untuk mengintimidasi masyarakat. Tetapi untuk melindungi masyarakat dari kejahatan siber," sambung Bambang.

Divisi Propam Polri sendiri diketahui telah memeriksa enam anggota Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah terkait dugaan intimidasi terhadap Band Sukatani.

"Kami akan terus mendalami dugaan intimidasi yang dilakukan oleh oknum anggota Polri terhadap personel Band Sukatani. Saat ini, dua personel lain dari Ditressiber Polda Jateng telah diperiksa, sehingga total ada enam personel yang dimintai keterangan," tulis akun X Divpropam Polri.

Propam juga menegaskan komitmen Polri dalam menjamin keselamatan personel Band Sukatani dan memberikan pengamanan pada konser mereka di Tegal. Polri menekankan komitmennya terhadap kritik yang membangun dan pendekatan humanis dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

"Polri selalu terbuka terhadap kritik yang membangun dan terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Mari bersama-sama ciptakan ruang ekspresi yang positif dan kondusif," tutup keterangan Divisi Propam Polri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak Band Sukatani untuk menjadi duta Polri. Tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan institusi dan mencegah perilaku menyimpang personel.

"Nanti kalau Band Sukatani berkenan akan kami jadikan Juri atau Band Duta, untuk Polri terus membangun kritik demi koreksi dan perbaikan terhadap institusi dan juga konsep evaluasi secara berkelanjutan terhadap perilaku oknum Polri yang masih menyimpang," ujar Listyo.

Listyo menegaskan komitmen Polri yang tidak anti kritik dan terbuka terhadap saran dan masukan. Ia menekankan pentingnya berbenah menjadi organisasi modern yang adaptif dan menerima koreksi.

Kapolri memastikan tidak pernah melarang atau membungkam siapa pun yang menyalurkan hak kebebasan berekspresi, termasuk Band Sukatani. Bahkan, Polri telah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk masyarakat dalam menyalurkan pendapat dan ekspresi.

Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain lomba orasi, mural, dan Stand Up Comedy dengan tema kritik untuk Kapolri. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini sangat antusias.

Kapolri menyatakan bahwa institusi Polri sangat terbuka dengan kritik karena hal tersebut menjadi refleksi untuk membangun Korps Bhayangkara yang lebih baik dan dicintai masyarakat. "Dan bagi kami kritik terhadap Polri menjadi bentuk kecintaan masyarakat terhadap institusi Polri," tandas Listyo.

Kasus dugaan intimidasi terhadap Band Sukatani menjadi sorotan publik dan memicu diskusi tentang transparansi dan akuntabilitas di tubuh Polri. Permintaan pemeriksaan Kapolda Jawa Tengah menunjukkan pentingnya penegakan aturan internal dan komitmen untuk menerima kritik.

Langkah Kapolri mengajak Band Sukatani menjadi duta Polri menunjukkan upaya perbaikan citra dan pencegahan perilaku menyimpang. Namun, proses penyelidikan yang transparan dan tuntas tetap diperlukan untuk memastikan keadilan dan kepercayaan publik terhadap Polri.

"Makanya Propam harus melakukan penyelidikan secara tuntas, bukan normatif prosedural saja yang malah juga bisa memicu asumsi melakukannya pencitraan tanpa menyentuh substansi sebenarnya. Bahkan, hanya dianggap sebagai upaya pengalihan isu dari kasus-kasus pemerasan yang dilakukan personel kepolisian yang sampai saat ini tidak diproses pidana," kata Bambang.

Ke depan, diharapkan Polri dapat terus berbenah dan meningkatkan profesionalisme serta mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugasnya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kebebasan berekspresi.