Hasto Kristiyanto Minta Penangguhan Penahanan, Ketua KPK: Itu Hak Tersangka

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajukan penangguhan penahanan setelah resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus korupsi dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Perihal pengajuan penangguhan penahanan itu dibenarkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto. "Pengajuan minta penangguhan itu hak tersangka," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi, Selasa (25/2/2025).

Meskipun kubu Hasto minta penahanannya ditangguhkan, Setyo menyerahkan hal itu kepada penyidik KPK yang menangani. "Soal dikabulkan atau tidak, itu kewenangan penyidik berdasar pertimbangan," ujar Setyo.

"Sepertinya sebelumnya belum pernah ada juga tersangka yang mengajukan penangguhan penahanan," ucap Setyo.

Hasto resmi ditahan oleh KPK pada Kamis 20 Februari. Penahanan tersebut dilakukan secara terpisah setelah KPK lebih dulu mengumumkan Hasto sebagai tersangka dua perkara sekaligus.

Pada kasus pertama, Hasto Kristiyanto terlibat dalam suap pergantian antarwaktu (PAW) caleg DPR RI periode 2019-2024. Dia diduga menyuap mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan agar Harun Masiku bisa masuk dalam daftar caleg terpilih menggantikan Nazarudin Kiemas pemenang Pileg Sumatera Selatan (Sumsel) 1 yang meninggal dunia.

Setelah Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Nazarudin Kiemas yang mendapatkan suara tertinggi di Dapil 1 Sumsel meninggal dunia. Berdasarkan aturan, posisi Nazarudin diisi caleg yang mengantongi suara tertinggi setelahnya.

Riezky Aprilia merupakan caleg yang memenuhi syarat tersebut. Dia berhasil mengantongi suara 44.402. Sementara Harun Masiku hanya 5.878 suara.

Selain kasus suap, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana lain yakni menghalangi penyidikan atau obstruction of justice. Dalam perkara ini, Hasto sempat memerintahkan Harun untuk menghilangkan jejak dengan merendam handphone dan melarikan diri.

"Bahwa terhadap saudara HK dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat konferensi pers, Kamis (20/2/2025).

Baca juga PDIP Boikot Retret Kepala Daerah Usai Hasto Ditahan KPK, Apa Dampaknya?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Adapun, Hasto diduga ikut terlibat dalam kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR RI mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku (HM) dan perintangan penyidikan.

Di momen penahanan inilah, Hasto langsung menyinggung Joko Widodo (Jokowi) bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI ini.

"Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi," tutur Hasto di Gedung KPK, Kuningan , Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Dalam pemeriksaannya sebagai tersangka, dia menyebut telah kooperatif menjalani proses hukum di lembaga antirasuah tersebut. Bahkan, Hasto pun memuji sikap profesional penyidik KPK yang nencecarnya dengan 62 pertanyaan.

"Penyidik KPK juga sangat ramah, sangat kooperatif, 62 pertanyaan itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sudah inkracht, sehingga tidak ada hal yang baru di dalam pertanyaan-pertanyaan, bahkan banyak juga yang mengulang pertanyaan itu," jelas Hasto.

Dia pun menerima penahanan yang dilakukan oleh KPK. Hasto menyatakan tidak pernah menyesal dan akan terus berjuang ke depannya.

"Karena itu lah sejak awal saya katakan, bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita, karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga, kita adalah negeri pejuang," Sekjen PDIP itu menegaskan.

Reporter: Rahmat Baihaqi

Sumber: Merdeka.com