Liputan6.com, Jakarta - Ada kejutan saat sidang pleno di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Dalam sidang, 9 hakim Konstitusi rampung membacakan putusan 40 perkara sengketa Pilkada 2024 yang diperiksa secara lanjut.
Ternyata, MK memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pilkada di 24 daerah. MK pun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menindaklanjuti putusan tersebut.
Advertisement
Baca Juga
Seperti dilansir laman resmi Mahkamah Konstitusi, Senin 24 Februari 2025, secara keseluruhan dari 40 perkara, hakim Konstitusi mengabulkan 26 perkara. Selain itu, hakim Konstitusi menolak 9 perkara dan tidak menerima 5 perkara.
Advertisement
Terhadap semua putusan MK yang dikabulkan, terdapat 24 perkara yang amar putusannya memerintahkan KPU di daerah masing-masing yang dipersoalkan untuk menggelar PSU atau coblos ulang.
Putusan MK yang memerintahkan coblos ulang di 24 daerah menuai sorotan Komisi II DPR. Terkait hal itu, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menilai keputusan MK menunjukkan adanya kesalahan pada kinerja KPU selaku penyelenggara Pilkada 2024.
"Putusan MK terkait dengan perselisihan hasil pilkada hari ini memang mengindikasikan beberapa KPU di tingkat kabupaten kota itu bekerja dengan kurang profesional, bahkan lalai baik secara administrasi maupun secara hukum," ujar Rifqi di Jakarta, Selasa 25 Februari 2025.
Rifqi menegaskan, Komisi II DPR akan mengevaluasi dengan memanggil penyelenggara pemilu untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut. "Akan menjadi bagian penting evaluasi Komisi II DPR RI, terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024."
Ada 24 daerah yang akan menggelar coblos ulang Pilkada 2024. Daerah mana saja dan peta sebarannya? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:
Infografis MK Perintahkan Coblos Ulang Pilkada 2024 di 24 Daerah
Advertisement
Infografis 24 Daerah Gelar Coblos Ulang Pilkada 2024
