Top 3 News: Pemerintah Mulai Gelar Operasi Pasar, Antisipasi Harga Sembako Meroket Jelang Ramadan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berupaya mengantisipasi terjadinya lonjakan harga bahan pokok atau sembako jelang momen Ramadan dan Idul Fitri 2025. Itulah top 3 news hari ini.

Salah satunya, dengan menggelar operasi pasar yang mulai diterapkan pada Senin 24 Februari 2025. Hal itu seperti disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus.

Lodewijk menyatakan, operasi pasar menjadi penting dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan, termasuk agar inflasi di daerah tidak terjadi dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di 24 daerah.

Terkait hal ini, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai keputusan MK menunjukkan adanya kesalahan pada kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pilkada.

Rifqi menegaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi dengan memanggil penyelenggara Pemilu untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut. Politikus NasDem itu menyebut, pihaknya akan memastikan bahwa ke depan harus ada fokus dan evaluasi rekrutmen penyelenggara Pemilu.

Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai perlu memerintahkan Divisi Propam Polri untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Irjen Ribut Hari Wibowo, buntut kasus dugaan intimidasi terhadap grup band Sukatani.

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menyampaikan, pemeriksaan terhadap Kapolda Jateng menjadi perlu dalam menuntaskan polemik anti-kritik Polri.

Bambang menyebut, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), bahwa tahap penyelidikan harus dimulai dengan Surat perintah Penyelidikan dari atasan, kecuali dalam kasus operasi tangkap tangan pelaku kejahatan.

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Selasa 25 Februari 2025:

Pemerintah berupaya mengantisipasi terjadinya lonjakan harga bahan pokok atau sembako jelang momen Ramadhan dan Idul Fitri 2025. Salah satunya dengan menggelar operasi pasar yang mulai diterapkan pada Senin 24 Februari 2025.

"Kalau kita mengevaluasi Nataru lalu, bahwa yang naik adalah minyak goreng dan bawang putih. Nah, paparan dari Kementerian Perdagangan tadi, sampai saat ini kebutuhan bahan pokok atau harga-harga bahan pokok tersebut masih dapat dikendalikan," tutur Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin 24 Februari 2025.

"Ini kita akan jaga terus, termasuk mulai hari ini pemerintah akan melaksanakan operasi pasar," sambungnya.

Lodewijk menyatakan, operasi pasar menjadi penting dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan, termasuk agar inflasi di daerah tidak terjadi dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Selengkapnya...

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di 24 daerah. 

Terkait hal ini, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai keputusan MK menunjukkan adanya kesalahan pada kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pilkada.

“Putusan MK terkait dengan perselisihan hasil pilkada hari ini memang mengindikasikan beberapa KPU di tingkat kabupaten kota itu bekerja dengan kurang profesional, bahkan lalai baik secara administrasi maupun secara hukum,” kata Rifqi kepada wartawan, Selasa 25 Februari 2025.

Rifqi menegaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi dengan memanggil penyelenggara Pemilu untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut. 

Selengkapnya...

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai perlu memerintahkan Divisi Propam Polri untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Irjen Ribut Hari Wibowo, buntut kasus dugaan intimidasi terhadap grup band Sukatani.

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menyampaikan, pemeriksaan terhadap Kapolda Jateng menjadi perlu dalam menuntaskan polemik anti-kritik Polri.

"Tentunya harus dilakukan penyelidikan. Atas perintah siapa personel Direktorat Siber Polda Jateng melakukan intervensi sampai mengejar ke Banyuwangi. Tentunya mereka tak bertindak tanpa ada perintah atasan," tutur Bambang kepada wartawan, Senin 24 Februari.

Bambang menyebut, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), bahwa tahap penyelidikan harus dimulai dengan Surat perintah Penyelidikan dari atasan, kecuali dalam kasus operasi tangkap tangan pelaku kejahatan.

Selengkapnya...