5 Respons Pertamina Terkait Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak, Oplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) angkat bicara usai Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan total sembilan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Menurut VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas, serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan.

"Pertamina siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah," kata Fajar kepada Liputan6.com, Selasa 25 Februari 2025.

Fajar menegaskan, Pertamina Grup menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Good Corporate Governance (GCG) serta peraturan berlaku.

Selain itu, Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menegaskan tidak ada pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax.

Kualitas Pertamax dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah yakni RON 92.Penegasan ini menanggapi isu yang beredar.

"Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92," ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, Rabu 26 Februari 2025.

"Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah," sambung dia.

Berikut sederet respons Pertamina usai Kejagung ungkap kasus dugaan korupsi minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 dihimpun Tim News Liputan6.com:

PT Pertamina (Persero) buka suara terkait tujuh tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, mengatakan bahwa Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas, serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan.

"Pertamina siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah," kata Fajar kepada Liputan6.com, Selasa 25 Februari 2025.

Fajar menegaskan, Pertamina Grup menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Good Corporate Governance (GCG) serta peraturan berlaku.

"Pertamina menjamin, pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan tetap berjalan normal seperti biasa," jelas Fajar.

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan tujuh tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. Kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi ini mencapai Rp 193,7 triliun.

PT Pertamina (Persero) menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan di sejumlah subholding Pertamina.

Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan optimal.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, Pertamina berkomitmen menyediakan layanan energi untuk menopang kebutuhan harian masyarakat.

"Pertamina menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa 25 Februari 2025.

Pertamina Grup menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Good Corporate Governance (GCG) serta peraturan berlaku.

Lebih lanjut, Fadjar mengungkapkan, Pertamina siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah.

PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa tidak ada pencampuran bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dengan Pertalite.

Perusahaan juga memastikan bahwa Pertamax yang beredar di masyarakat sudah memenuhi standar spesifikasi yang ditetapkan.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyatakan bahwa narasi terkait oplosan Pertamax dan Pertalite tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Pernyataan ini disampaikan saat ditemui di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa 25 Februari 2025.

Menurut Fadjar, terjadi kesalahpahaman dalam memahami pemaparan yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Ia menjelaskan bahwa yang dipermasalahkan bukanlah pencampuran Pertalite menjadi Pertamax, melainkan terkait dengan proses pembelian BBM jenis RON 90 dan RON 92.

Sebagai informasi, RON 90 adalah bahan bakar dengan angka oktan 90 yang dikenal sebagai Pertalite, sementara RON 92 merupakan Pertamax.

Fadjar menegaskan bahwa Pertamax yang dijual kepada masyarakat telah melalui pengujian dan memenuhi standar spesifikasi yang berlaku.

Pemeriksaan terhadap spesifikasi BBM dilakukan oleh Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Kami memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat sesuai dengan spesifikasinya masing-masing," tegasnya dikutip dari Antara.

Senada, Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menegaskan tidak ada pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax.

Kualitas Pertamax dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah yakni RON 92.Penegasan ini menanggapi isu yang beredar.

"Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah," ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, Rabu 26 Februari 2025.

Heppy melanjutkan, treatment yang dilakukan di terminal utama BBM adalah proses injeksi warna (dyes) sebagai pembeda produk agar mudah dikenali masyarakat.

Selain itu juga ada injeksi additive yang berfungsi untuk meningkatkan performance produk Pertamax.

"Jadi bukan pengoplosan atau mengubah RON. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax," ucap Heppy.

Pertamina Patra Niaga melakukan prosedur dan pengawasan yang ketat dalam melaksanakan kegiatan Quality Control (QC).

Distribusi BBM Pertamina juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

"Kami menaati prosedur untuk memastikan kualitas dan dalam distribusinya juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Migas," tutur Heppy.

Heppy melanjutkan, Pertamina berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) untuk penyediaan produk yang dibutuhkan konsumen.

Pertamina Patra Niaga memastikan seluruh Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU sudah sesuai dengan spesifikasi. Artinya, Pertamax sesuai dengan RON 92 dan Pertalite RON 90.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari meminta masyarakat tidak perlu resah dengan isu BBM oplosan. Pihaknya menjamin BBM yang dijual di SPBU Pertamina sesuai dengan ketentuan pemerintah.

"Masyarakat tidak perlu resah untuk menggunakan BBM Pertamina karena BBM yang dipasarkan saat ini sudah sesuai spesifikasi," kata Heppy, Rabu 26 Februari 2025.

Pihaknya juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Pertamina Patra Niaga bersama Kejaksaan Agung terus bersama-sama untuk menuntaskannya.

"Pertamina Patra Niaga dan Kejaksaan juga saling berkoordinasi termasuk dalam menuntaskan perkara ini," terang Heppy.

Pihaknya berjanji untuk terus berbenah demi mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) termasuk bersinergi dengan Kejaksaan Agung.

"Pertamina Patra Niaga akan terus melakukan perbaikan tata kelola dalam rangkan mewujudkan good corporate governance termasuk bersinergi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia," tutur Heppy.