6 Respons Sejumlah Pihak Mulai Menteri, DPR, hingga Prabowo Terkait Kasus Oplosan Pertalite ke Pertamax

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pihak angkat bicara usai Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan total sembilan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Salah satunya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Dia membantah adanya isu pengoplosan BBM Pertalite (RON 90) jadi Pertamax (RON 92) oleh Pertamina dan anak usahanya.

Bahlil menekankan, kualitas produk BBM Pertamax sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada. Sehingga, ia menepis isu jika Pertamax yang dijual Pertamina setara dengan produk dengan kadar oktan lebih rendah, yakni Pertalite.

Semakin tinggi kadar oktan RON pada suatu produk BBM, maka nilai jualnya pun akan semakin mahal. Itu pun berlaku untuk BBM di SPBU Pertamina, di mana, Pertamax Turbo (RON 98) jadi produk dengan spesifikasi tertinggi.

"Enggak ada (BBM oplosan). Apanya yang kualitas? Kualitas kita kan sudah sesuai standar. Kan sudah ada semuanya. Jadi kalau mau membeli harga minyak yang bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu 26 Februari 2025.

Selain itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau Menteri BUMN Erick Thohir tengah mencari pengganti sementara posisi Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

Erick Thohir mengaku belum menentukan pengganti posisi tersebut. Namun, dia akan melakukan konsultasi terlebih dahulu.

"Belum (ditentukan penggantinya), nanti kita konsultasikan," ungkap Erick Thohir, ditemui di The Gade Tower, Jakarta, Rabu 26 Februari 2025.

Presiden Prabowo Subianto pun juga angkat bicara. Prabowo memastikan, kasus tersebut tengah diusut aparat penegak hukum. Dia berjanji pemerintah akan membersihkan dan menegakkan hukum.

"Lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua, oke. Kami akan bersihkan, kami akan tegakkan," ucap Prabowo Subianto.

Berikut sederet respons sejumlah tokoh usai Kejagung ungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 dihimpun Tim News Liputan6.com:

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah adanya isu pengoplosan BBM Pertalite (RON 90) jadi Pertamax (RON 92) oleh Pertamina dan anak usahanya.

Bahlil menekankan, kualitas produk BBM Pertamax sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada. Sehingga, ia menepis isu jika Pertamax yang dijual Pertamina setara dengan produk dengan kadar oktan lebih rendah, yakni Pertalite.

Semakin tinggi kadar oktan RON pada suatu produk BBM, maka nilai jualnya pun akan semakin mahal. Itu pun berlaku untuk BBM di SPBU Pertamina, dimana Pertamax Turbo (RON 98) jadi produk dengan spesifikasi tertinggi.

"Enggak ada (BBM oplosan). Apanya yang kualitas? Kualitas kita kan sudah sesuai standar. Kan sudah ada semuanya. Jadi kalau mau membeli harga minyak yang bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu 26 Februari 2025.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta bahwa seluruh dana subsidi, termasuk BBM subsidi seperti Pertalite bisa didistribusikan secara merata kepada masyarakat.

Sayangnya, ia masih menemukan bahwa penyaluran BBM subsidi di lapangan masih belum tepat sasaran.

"Saya kasih contoh ya, subsidi BBM itu kan untuk rakyat. Tapi faktanya sebagian dipakai untuk yang tak berhak. Ini kan subsidi tidak tepat sasaran. Subsidi untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya, tapi kan masih dipakai juga oleh orang kaya," ungkapnya.

Terkait penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah oleh Pertamina dan anak usaha, Bahlil menghormati putusan hukum tersebut.

"Kami dari Kementerian ESDM sangat menghargai proses hukum yang terjadi. Kita harus menghargai dan menyerahkan semuanya kepada teman-teman aparat penegak hukum," kata Bahlil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan pembangunan kilang minyak dan tempat penyimpanan BBM menggunakan dana dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Ketua Umum Partai Golkar ini menilai, peluang Danantara untuk membiayai proyek penyimpanan dan kilang minyak sangat terbuka. Selaras dengan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga ketahanan energi.

"Kita kan punya Perpres tentang ketahanan energi, dimana kita hari ini untuk minyak kita kan hanya bisa kapasitas 21 hari. Nah, kita tambah 30 hari," ujar Bahlil.

Selanjutnya, Bahlil mengutarakan, Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada impor minyak dari luar. Oleh karenanya, ia mendorong untuk membangun refinery atau kilang minyak.

"Tujuannya apa? Agar kita mempunyai cadangan dan minyaknya langsung dari kita. Dan ini butuh investasi besar. Makanya dalam hilirisasi salah satu proyek yang kita akan dorong untuk kita melaporkan kepada Pak Presiden, adalah storage untuk BBM dan refinery," bebernya.

Hanya saja, ia menambahkan, seluruh wacana itu masih bersifat usulan. Sehingga pendanaan Danantara untuk kilang minyak dan tempat penyimpanan BBM masih perlu menunggu persetujuan dari Prabowo.

"Nanti saya laporkan ya, setelah kami mendapat feedback ataupun petunjuk dari Bapak Presiden," kata Bahlil.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) Erick Thohir tengah mencari pengganti sementara posisi Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Menyusul penetapan RS dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah medio 2018-2023.

Erick Thohir mengaku belum menentukan pengganti posisi tersebut. Namun, dia akan melakukan konsultasi terlebih dahulu.

"Belum (ditentukan penggantinya), nanti kita konsultasikan," ungkap Erick Thohir, ditemui di The Gade Tower, Jakarta, Rabu 26 Februari 2025.

Dia menjelaskan, konsultasi itu akan melibatkan jajaran Komisaris dan Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri sebagai induk dari Pertamina Patra Niaga.

Berikutnya, akan dibahas pula berdasarkan tim penilai akhir (TPA) soal pengganti posisi Dirut Pertamina Patra Niaga nantinya.

"Kan ada nanti komut, ada Dirut, nanti kita konsultasi, kita diskusi juga seperti apa nanti TPA proses berikutnya," ujar dia.

Komisi VI selaku mitra kerja BUMN menyoroti megaskandal korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB Rivqy Abdul Halim menyatakan kasus tersebut menjadi momentum Pertamina untuk berbedah.

"Ini harus menjadi momentum pembenahan dari Pertamina secara menyeluruh. Apalagi Pertamina termasuk aset unggulan dari Danantara,” ujar Rivqy Abdul Halim dalam keterangannya, Rabu 26 Februari 2025.

Rivqy menilai kasus ini terjadi akibat mentalitas koruptif para pelaku dan minimnya pengawasan. Ia menegaskan bahwa pengawasan yang ketat sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik serupa di masa depan.

"Apalagi dugaan korupsi ini kemungkinan besar telah berlangsung sejak tahun 2018 hingga 2023,” katanya.

Rivqy mengatakan Komisi VI DPR berencana memanggil PT Pertamina (Persero) bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberikan penjelasan terkait kasus ini.

"Harus ada pembenahan agar Pertamina benar-benar menjadi perusahaan unggul karena perannya sangat strategis terkait manajemen pengelolaan energi dalam negeri,” katanya.

Dia juga menekankan bahwa kasus ini harus segera ditangani agar tidak berdampak lebih luas pada kinerja Pertamina dan pendapatan negara.

Ia menyarankan agar dilakukan transparansi dalam pengelolaan perusahaan serta pengawasan yang lebih ketat dari hulu hingga hilir untuk mencegah terulangnya praktik manipulasi data di masa depan.

"Kasus ini menjadi sorotan serius mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan dan implikasinya terhadap kepercayaan publik terhadap Pertamina. Langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang komprehensif diharapkan dapat memulihkan integritas perusahaan serta mencegah terulangnya skandal serupa di masa depan," katanya.

Pimpinan Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi mengatakan, terjadi penurunan yang cukup drastis terhadap pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah pimpinan perusahaan BBM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

"Tapi intinya salah satu yang kita dalami temen-temen adalah terkait skema penentuan RON ini, bagaimana sistem verifikasinya. Karena semalaman ini isu ini cukup seksi dan saya tanya juga kepada Pertamina terjadi penurunan yang cukup drastis," kata Bambang dalam rapat, Jakarta, Rabu 26 Februari 2025.

"Jangan sampai trust publik atas kasus hukum yang sedang berproses silahkan saja, kami sangat mendukung penegakan hukum silahkan," sambungnya.

Kendati demikian, politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ingin agar publik harus tahu bagaimana dalam penentuan Research Octane Number (RON).

"Tapi, kami juga ingin bahwa publik juga harus tahu bagaimana penentuan RON itu. Kalau seandainya memang RON itu bisa dipalsukan, saya sih menyakini banyak kendaraan-kendaraan bermasalah," ujarnya.

Oleh karenanya, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengundang sejumlah perusahaan mobil. Sehingga, tidak ada lagi isu yang bias.

"Makanya, mungkin dalam waktu yang tidak lama kami akan undang industri-industri mobil. Astra kaya gitu, kita ingin mendapat penjelasan apakah selama ini pernah ada kendala-kendala di kendaraan tersebut adanya korosi atau sejenisnya ya kan," ungkapnya.

"Sehingga, tidak menjadi satu isu yang liar di masyarakat gitu," pungkas Bambang.

Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal temuan Pertalite diubah menjadi Pertamax untuk penjualan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023.

Prabowo memastikan bahwa kasus tersebut tengah diusut aparat penegak hukum. Dia berjanji pemerintah akan membersihkan dan menegakkan hukum.

"Lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua, oke. Kami akan bersihkan, kami akan tegakkan," ucap Prabowo Subianto kepada wartawan di The Gade Tower Jakarta Pusat, Rabu 26 Februari 2025.

Prabowo tidak berbicara banyak soal kasus tersebut. Namun, dia menegaskan pemerintah akan terus membela kepentingan masyarakat. "Kami akan membela kepentingan rakyat," tandas Prabowo.