Menko Muhaimin Tekankan Pentingnya Peran DTSEN dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat tuntas paling lambat pada 2026 dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini dibahas dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang digelar di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat pada Kamis (27/2/2025).

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan bahwa DTSEN berperan penting dalam memastikan kebijakan yang lebih akurat, tepat sasaran, dan efisien dalam upaya menanggulangi kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Menurutnya, DTSEN memungkinkan pemerintah mengidentifikasi masyarakat yang berada dalam kondisi miskin ekstrem secara lebih akurat, sehingga bantuan dapat disalurkan dengan tepat dan terukur.

“Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, data tunggal sosial ekonomi nasional mutlak dibutuhkan agar akurasi masyarakat yang berada dalam posisi miskin ekstrem itu benar-benar bisa tertangani dengan tepat, cepat, dan sesuai dengan target kita untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem maksimal pada 2026,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhaimin menekankan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem tidak hanya bergantung pada ketersediaan data, tetapi juga pada keakuratan, keamanan, serta keberlanjutan pembaruan data tersebut.

Selain itu, keberadaan DTSEN juga akan memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga filantropi berbasis keagamaan, seperti zakat, infak, sedekah, dan badan sosial lainnya.

Dengan menggunakan satu basis data yang sama, lembaga-lembaga sosial dapat lebih efektif dalam menyalurkan bantuan dan memastikan bahwa program-program sosial mereka selaras dengan target pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem.

"Data tunggal sosial ekonomi nasional ini akan mempermudah keterlibatan filantropi lembaga-lembaga kemasyarakatan sosial yang berbasis keagamaan dan keumatan zakat, infak, sodako dan pundi-pundi keagamaan-keagamaan yang memiliki kegiatan bantuan sosial untuk menggunakan data yang sama,” tuturnya.